• ENGLISH
  • BERANDA
  • PROFIL
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Visi Misi
    • Tugas dan Fungsi
  • INFORMASI PUBLIK
    • IKU DJMB 2020-2024
    • Blue Print PPM
    • Data Standarisasi
    • PPID
    • CAPAIAN KINERJA
      • Tahun
      • Minerba dalam Angka
    • RENSTRA
      • Renstra KESDM Tahun 2015 - 2019
      • Renstra DJMB Tahun 2015 - 2019
      • Renstra KESDM Tahun 2020 - 2024
      • Renstra DJMB Tahun 2020-2024
      • Kebijakan Minerba 2020
    • GALERI
      • Galeri Foto
      • Galeri Ebook
      • Galeri Video
    • FAQ
      • FAQ Hotline Minerba
    • PERJANJIAN KINERJA
      • PK 2013
      • PK 2014
      • PK 2015
      • PK 2016
      • PK 2017
      • PK 2018
      • PK 2019
      • PK 2020
      • PK 2021
      • PK 2022
      • PK 2023
    • LAKIN
      • Lakin 2014
      • Lakin 2015
      • Lakin 2016
      • Lakin 2017
      • Lakin 2018
      • Lakin 2019
      • Lakin 2020
      • Lakin 2021
      • Lakin 2022
      • Lakin 2023
      • Lakin 2024
    • RENCANA INDUK TIK
      • Kajian Rencana Induk TIK KESDM 2017-2021
      • Kepmen ESDM No 1927 Tahun 2018
  • PERIZINAN
    • Standar Pelayanan
    • Alur Pelayanan RPIM
    • Pengambilan Produk
    • Status IUP Nasional
    • Pengumuman CNC
    • Persyaratan
    • Format Surat
    • KBLI dan Jenis izin
    • Indeks Kepuasan Layanan
    • Panduan Perizinan Minerba
  • APLIKASI
    • EPNBP
    • E-RKAB Minerba
    • Minerba One Map
    • MOMS Batubara
    • MOMS Mineral
    • MODI
    • MVP
    • Perizinan Online
    • GeoRIMA "Potensi & Cadangan Minerba"
    • MDS
    • Simpel Lelang
  • REFORMASI BIROKRASI
    • Zona Integritas
    • SK Tim Reformasi Birokrasi
    • Kode Etik
    • Roadmap RB
    • Peta Proses Bisnis
    • Laporan Pelaksanaan RB
    • Maklumat Pelayanan
    • AGEN PERUBAHAN
      • SK Agen Perubahan 2019
      • SK Agen Perubahan 2020
  • TAUTAN TERKAIT
    • WEB ESDM
    • BLU TEKMIRA
  • HUBUNGI KAMI
    1. Home
    2. Minerba
    • ’DPR dan pemerintah sekarang tak berhak susun RAPBN 2005’
      13 Oktober 2012
        JAKARTA (Bisnis): Bisnis, 6 Febrauri 2004- Pemerintah dapat mengajukan UU transisi yang hanya menyepakati pembiayaan pengeluaran rutin pemerintahan baru selama RAPBN 2005 belum disepakati oleh pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004. Tim Indones...Selengkapnya
    • Pasok tembaga diharapkan Juni
      13 Oktober 2012
        SINGAPURA (Reuters): Bisnis, 6 Feb. 2004 - Perusahaan peleburan tembaga Jepang mengharapkan pengapalan konsentrat tembaga dari tambang Grasberg, Papua milik Freeport bisa dimulai kembali pada Mei atau Juni. Mereka menyatakan PT Freeport Indon...Selengkapnya
    • ’Pemerintah kurang paham bikin iklim investasi kondusif’
      13 Oktober 2012
      Sebuah seminar menilai penurunan investasi rata-rata 50% dalam tiga tahun terakhir terjadi akibat pemerintah kurang memahami penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Ketua Kadin Bidang Promosi Perdagangan, Pariwisata dan Investasi, Suryo B....Selengkapnya
    • Desak HPH dan KPC Lakukan Reboisasi:
      13 Oktober 2012
      DPRD Setuju Datangkan Ahli untuk Atasi Banjir    SANGATTA- Kaltimpos, 5 Febrauri 200, Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dalam membebaskan warga kota Sangatta dari ancaman banjir seperti yang terjadi Senin (2/2) lal...Selengkapnya
    • ’Tinjau ulang status hutan lindung Pulau Gag’
      13 Oktober 2012
        Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mendesak pemerintah pusat meninjau kembali penetapan status Pulau Gag sebagai kawasan hutan lindung karena daerah itu tidak terdapat flora maupun fauna endemik. Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten ...Selengkapnya
    • ‹ First
    • <
    • 555
    • 556
    • 557
    • 558
    • 559
    • >
    • Last ›

            

    HAK CIPTA © 2018-2025 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

    JL. PROF. DR. SOEPOMO SH NO.10 TEBET, JAKARTA SELATAN
    DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12870