• 2 PP batal demi hukum
          JAKARTA (Bisnis): Mahkamah Agung menyatakan bahwa PP No. 144/2000 yang telah mengubah status batu bara sebagai barang kena pajak menjadi barang bukan kena pajak dan PP No. 65/ 2001 tentang pajak daerah batal demi hukum...Selengkapnya
  • Pemasok batu bara PLTU Suralaya langgar kontrak
      JAKARTA (Bisnis): PLTU Suralaya terpaksa menurunkan konsumsi batu bara dari 30.000 ton menjadi 25.000 ton per hari, karena sejumlah pemasok mengingkari kontrak dengan unit pembangkit tersebut. Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PT PLN, A...Selengkapnya
  • Keppres Perpu Tambang Dibahas Tiga Departemen
      TEMPO Interaktif, Jakarta: Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang kegiatan penambangan di hutan lindung, sampai sekarang belum ditanda-tangani presiden, karena masih dibah...Selengkapnya
  • WTO dukung Klasifikasi Jasa Energi Indonesia
      Jakarta (Bisnis), Sebgaian anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) mendukung Klasifikasi Jasa Energi Indonesia yang disusun secara terperinci. Ketua Tim WTO Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Thamrin Sihite, mengungkapkan negara ang...Selengkapnya
  • KPC Raih Sertifikat Hijau Proper Batubara Nasional
        MinergyNews.Com, Jakarta - Dalam siaran pers (16/4) PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) diinformasikan, setelah meraih Sertifikat Emas PROPER Batu Bara tingkat Propinsi, dan menjadi wakil Kalimantan Timur di tingkat nasional, PT KPC telah men...Selengkapnya