• ENGLISH
  • BERANDA
  • PROFIL
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Visi Misi
    • Tugas dan Fungsi
  • INFORMASI PUBLIK
    • IKU DJMB 2020-2024
    • Blue Print PPM
    • Data Standarisasi
    • PPID
    • CAPAIAN KINERJA
      • Tahun
      • Minerba dalam Angka
    • RENSTRA
      • Renstra KESDM Tahun 2015 - 2019
      • Renstra DJMB Tahun 2015 - 2019
      • Renstra KESDM Tahun 2020 - 2024
      • Renstra DJMB Tahun 2020-2024
      • Kebijakan Minerba 2020
    • GALERI
      • Galeri Foto
      • Galeri Ebook
      • Galeri Video
    • FAQ
      • FAQ Hotline Minerba
    • PERJANJIAN KINERJA
      • PK 2013
      • PK 2014
      • PK 2015
      • PK 2016
      • PK 2017
      • PK 2018
      • PK 2019
      • PK 2020
      • PK 2021
      • PK 2022
      • PK 2023
    • LAKIN
      • Lakin 2014
      • Lakin 2015
      • Lakin 2016
      • Lakin 2017
      • Lakin 2018
      • Lakin 2019
      • Lakin 2020
      • Lakin 2021
      • Lakin 2022
      • Lakin 2023
      • Lakin 2024
    • RENCANA INDUK TIK
      • Kajian Rencana Induk TIK KESDM 2017-2021
      • Kepmen ESDM No 1927 Tahun 2018
  • PERIZINAN
    • Standar Pelayanan
    • Alur Pelayanan RPIM
    • Pengambilan Produk
    • Status IUP Nasional
    • Pengumuman CNC
    • Persyaratan
    • Format Surat
    • KBLI dan Jenis izin
    • Indeks Kepuasan Layanan
    • Panduan Perizinan Minerba
  • APLIKASI
    • EPNBP
    • E-RKAB Minerba
    • Minerba One Map
    • MOMS Batubara
    • MOMS Mineral
    • MODI
    • MVP
    • Perizinan Online
    • GeoRIMA "Potensi & Cadangan Minerba"
    • MDS
    • Simpel Lelang
  • REFORMASI BIROKRASI
    • Zona Integritas
    • SK Tim Reformasi Birokrasi
    • Kode Etik
    • Roadmap RB
    • Peta Proses Bisnis
    • Laporan Pelaksanaan RB
    • Maklumat Pelayanan
    • AGEN PERUBAHAN
      • SK Agen Perubahan 2019
      • SK Agen Perubahan 2020
  • TAUTAN TERKAIT
    • WEB ESDM
    • BLU TEKMIRA
  • HUBUNGI KAMI
    1. Home
    2. Minerba
    • Pengawasan akan Ditingkatkan
      01 Januari 1970
      Dalam rangka pengelolaan pertambangan yang semakin komplek, maka ke-depan  kegiatan pengawasan pertambangan perlu dtingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Demikian antara lain yang terungkap dalam rapat pembahasan RKA-KL DESDM tahun 2009 dengan K...Selengkapnya
    • Meningkatkan Citra Pertambangan (2): Pertambangan Tanpa Izin sebagai Promosi Buruk
      13 Oktober 2012
      Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI tanggal 20 Oktober 2008, Dr Purnomo Yusgiantoro selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa Pertambangan Tanpa Izin yang sering disebut dengan PETI benar-benar merupakan promosi yang bur...Selengkapnya
    • Efek Domino Krisis Global Sedang Melanda (3) : Akankah Booming Komoditi Tambang Terus Berlanjut?
      13 Oktober 2012
      Ada sebuah pertanyaan, apakah tingginya harga komoditas tambang dan juga komoditas lainnya akan terus ditengah krisis finansial yang sedang terjadi secara global ini. Sebagaimana diketahui tingginya harga komoditas, khususnya komoditas tambang terjad...Selengkapnya
    • Efek Domino Krisis Global Sedang Melanda (2) : Faktor China Pada Komoditi Perlu Perhatian
      13 Oktober 2012
      Efek finansial krisis dari Amerika Serikat seperti ledakan tsunami yang terasa dampaknya oleh seluruh dunia, baik dampak besar maupun kecil. Tindakan cepat dari Amerika Serikat dengan mengeluarkan kebijakan Bailout walaupun sempat mendapat tentangan ...Selengkapnya
    • Meningkatkan Citra Pertambangan (1): Kerjasama Luar Negeri Salah Satu bagian penting
      13 Oktober 2012
      Selama ini ada sebagian kelompok  yang mencitrakan bahwa pertambangan adalah kegiatan yang merusak alam, sehingga tidak layak untuk dilakukan. Benarkah pendapat itu? coba kita lihat, seluruh kehidupan manusia dari alas kami sampai ujung rambut dan...Selengkapnya
    • ‹ First
    • <
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
    • 134
    • >
    • Last ›

            

    HAK CIPTA © 2018-2025 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

    JL. PROF. DR. SOEPOMO SH NO.10 TEBET, JAKARTA SELATAN
    DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12870