• ENGLISH
  • BERANDA
  • PROFIL
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Visi Misi
    • Tugas dan Fungsi
  • INFORMASI PUBLIK
    • IKU DJMB 2020-2024
    • Blue Print PPM
    • Data Standarisasi
    • PPID
    • CAPAIAN KINERJA
      • Tahun
      • Minerba dalam Angka
    • RENSTRA
      • Renstra KESDM Tahun 2015 - 2019
      • Renstra DJMB Tahun 2015 - 2019
      • Renstra KESDM Tahun 2020 - 2024
      • Renstra DJMB Tahun 2020-2024
      • Kebijakan Minerba 2020
    • GALERI
      • Galeri Foto
      • Galeri Ebook
      • Galeri Video
    • FAQ
      • FAQ Hotline Minerba
    • PERJANJIAN KINERJA
      • PK 2013
      • PK 2014
      • PK 2015
      • PK 2016
      • PK 2017
      • PK 2018
      • PK 2019
      • PK 2020
      • PK 2021
      • PK 2022
      • PK 2023
    • LAKIN
      • Lakin 2014
      • Lakin 2015
      • Lakin 2016
      • Lakin 2017
      • Lakin 2018
      • Lakin 2019
      • Lakin 2020
      • Lakin 2021
      • Lakin 2022
      • Lakin 2023
      • Lakin 2024
    • RENCANA INDUK TIK
      • Kajian Rencana Induk TIK KESDM 2017-2021
      • Kepmen ESDM No 1927 Tahun 2018
  • PERIZINAN
    • Standar Pelayanan
    • Alur Pelayanan RPIM
    • Pengambilan Produk
    • Status IUP Nasional
    • Pengumuman CNC
    • Persyaratan
    • Format Surat
    • KBLI dan Jenis izin
    • Indeks Kepuasan Layanan
    • Panduan Perizinan Minerba
  • APLIKASI
    • EPNBP
    • E-RKAB Minerba
    • Minerba One Map
    • MOMS
    • MODI
    • MVP
    • Perizinan Online
    • Minepedia
    • GeoRIMA "Potensi & Cadangan Minerba"
    • MDS
    • Simpel Lelang
  • REFORMASI BIROKRASI
    • Zona Integritas
    • SK Tim Reformasi Birokrasi
    • Kode Etik
    • Roadmap RB
    • Peta Proses Bisnis
    • Laporan Pelaksanaan RB
    • Maklumat Pelayanan
    • AGEN PERUBAHAN
      • SK Agen Perubahan 2019
      • SK Agen Perubahan 2020
  • TAUTAN TERKAIT
    • WEB ESDM
    • BLU TEKMIRA
  • HUBUNGI KAMI
    1. Home
    2. Minerba
    • Pemerintah terbitkan perpu izin tambang di hutan lindung
      13 Oktober 2012
      Thursday, March 11, 2004 Pemerintah terbitkan perpu izin tambang di hutan lindungPemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) untuk menyelesaikan kasus tumpang-tindih areal pertambangan dengan hutan lindung. Perpu Nomor ...Selengkapnya
    • Perppu Kehutanan Beri Peluang Menambang di Hutan Lindung
      13 Oktober 2012
        Jakarta, Kompas - Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakt...Selengkapnya
    • ’Beri kewenangan penuh ke KLH’
      13 Oktober 2012
          JAKARTA (Bisnis): Kadin Indonesia mengharapkan pemerintahan baru mendatang dapat memberikan kewenangan penuh kepada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga lebih bertenaga (powerful) menuntaskan persoalan lingkungan h...Selengkapnya
    • Isi kekosongan pasokan: Rencana produksi batu bara nasional 135 juta ton
      13 Oktober 2012
          JAKARTA (Bisnis): Produksi batu bara nasional tahun ini direncanakan 135 juta ton atau meningkat 18,4% dibandingkan rencana 2003 sebanyak 114 juta ton, kata pejabat di Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral (GSDM). Direktu...Selengkapnya
    • Investor Mengeluhkan Peraturan Daerah
      13 Oktober 2012
      TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengungkapkan, para investor kerap kali mengeluhkan peraturan-peraturan daerah yang tak mendukung iklim investasi di daerah. "Kami minta daerah mencabut peraturan i...Selengkapnya
    • ‹ First
    • <
    • 523
    • 524
    • 525
    • 526
    • 527
    • >
    • Last ›

            

    HAK CIPTA © 2018-2025 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

    JL. PROF. DR. SOEPOMO SH NO.10 TEBET, JAKARTA SELATAN
    DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12870