Geopolitik Nikel 2026: Indonesia Menggenggam Kartu Terkuat
Penulis: Juanda Volo Sinaga (Analis Kebijakan Ahli Muda)
Dalam percaturan geopolitik ekonomi global, nikel bukan lagi sekadar komoditas tambang. Ia telah menjelma menjadi instrumen kekuasaan yang menentukan arah teknologi, transisi energi, hingga stabilitas industri strategis dunia. Memasuki 2026, Indonesia berada pada posisi paling menentukan dalam sejarah perannya sebagai produsen nikel terbesar dunia. Di tengah naik-turunnya permintaan global dan merosotnya produksi di berbagai negara, Indonesia menggenggam kartu terkuat dan dunia tak punya pilihan selain memperhatikan langkahnya.
Proyeksi International Nickel Study Group (INSG) memperkirakan konsumsi nikel global tahun 2026 mencapai 3,824 juta ton, meningkat dari 3,601 juta ton pada 2025. Namun di balik angka ini, tersimpan dinamika politik ekonomi yang jauh lebih kompleks. Permintaan tetap ditopang oleh sektor stainless steel, tetapi justru melemah dari sektor yang selama ini dielu-elukan yaitu baterai kendaraan listrik. Dominasi baterai LFP, yang tidak menggunakan nikel, serta peningkatan penjualan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) membuat permintaan nikel untuk kendaraan listrik tidak lagi sekencang ekspektasi awal. Dengan kata lain, narasi besar bahwa nikel akan menjadi 'emas hijau' transisi energi tidak sepenuhnya linier.
Namun di tengah perubahan arah teknologi, satu hal tetap pasti bahwa dunia masih memerlukan nikel dalam jumlah besar, dan Indonesia adalah satu-satunya negara dengan kapasitas produksi yang mampu mengimbangi kebutuhan itu. Data Direkrotat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mencatat bahwa perkiraan kebutuhan bahan baku industri smelter nikel sebesar 250-290 juta ton, didukung oleh 155 perusahaan yang aktif beroperasi pada 2025 dari total 409 izin. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah peta kekuatan.
Sementara Indonesia sedang memperkuat tata kelolanya melalui pengetatan RKAB dari 3 tahunan menjadi 1 tahunan, penertiban lahan tanpa izin kehutanan, dan pemberian sanksi reklamasi dan kewajiban reklamasi yang semakin ketat, produsen negara lain justru melemah. Sejumlah tambang di Australia, Filipina, hingga New Caledonia menghadapi masalah profitabilitas yang serius. Ada yang mengurangi output, sebagian menutup operasi, dan lainnya berada di ambang penghentian permanen. Tekanan biaya, kebijakan lingkungan yang makin ketat, serta volatilitas harga membuat suplai global semakin rapuh. Di tengah pelemahan ini, INSG justru mencatat kenaikan produksi nikel primer global menjadi 4,085 juta ton pada 2026, kenaikan yang sebagian besar ditopang oleh Indonesia.
Inilah konteks politiknya. Indonesia bukan sekadar pemasok, tetapi penentu stabilitas pasar nikel dunia. Negara-negara industri, mulai dari produsen baterai hingga produsen baja, membutuhkan kepastian pasokan. Ketergantungan ini memberi Indonesia posisi tawar yang tidak dimiliki satu dekade lalu. Ketika produsen lain melemah, kekuatan Indonesia justru mengeras. Ketika konsumsi global berpotensi naik atau turun, hanya Indonesia yang dapat menahan gejolak. Ketika dunia bicara transisi energi, Indonesia berada tepat di jantung rantai pasok.
Namun pertanyaannya kini bergeser apakah Indonesia siap memanfaatkan kekuatan ini sebagai strategi politik jangka panjang? Dominasi produksi sering disalahartikan sebagai dominasi kekuasaan. Padahal, kekuasaan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan arah industri, nilai tambah, dan posisi tawar. Tanpa strategi industrialisasi yang kuat, dominasi produksi hanya akan menguntungkan pihak lain di sepanjang rantai nilai global.
Indonesia harus membaca momen ini sebagai peluang menata ulang hubungan dengan industri global bukan lagi sebagai pemasok produk setengah jadi, tetapi sebagai arsitek rantai pasok kendaraan listrik dan stainless steel dunia. Tantangannya jelas memperkuat kebijakan hilirisasi sampai hilirisasi akhir, meningkatkan kualitas tata kelola, mengurangi ketergantungan pada investor tunggal, serta memastikan keberlanjutan lingkungan yang kini menjadi faktor penentu legitimasi internasional.
Tahun 2026 adalah panggung, dan Indonesia berada di pusatnya. Dunia memerlukan kepastian, sementara Indonesia sedang membangun struktur kekuasaannya sendiri melalui sumber daya strategis. Pertanyaan politis yang harus dijawab kini bukan lagi “seberapa besar Indonesia memproduksi nikel?”, tetapi “ke mana Indonesia mengarahkan kekuatan itu?”.
Sebab dalam geopolitik nikel hari ini, satu hal telah menjadi jelas bahwa dunia tidak bisa bergerak tanpa Indonesia, tetapi Indonesia bisa menentukan bagaimana dunia bergerak. Tantangannya adalah memastikan bahwa ketergantungan global tersebut harus bisa membawa manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa ini.
sumber: HumasMinerba