KESDM Dorong Penguatan Praktik ESG melalui Sertifikasi Keberlanjutan Sektor Pertambangan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Focus Group Discussion (FGD) nasional bertema “Penguatan Praktik ESG (Environmental, Social, and Governance) melalui Pengembangan Sertifikasi Keberlanjutan pada Sektor Pertambangan” di Jakarta, Kamis (14/8). FGD dibuka oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung dan Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno. 

Yuliot menjelaskan tren global mendorong penguatan penerapan prinsip ESG pada sub sektor pertambangan minerba untuk mengendalikan dampak pada lingkungan dan sosial. Implementasi ESG merupakan salah satu tantangan dan peluang untuk keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing.

“FGD ini diharapkan menjadi forum strategis yang menghasilkan terobosan konkrit untuk akselerasi penerapan ESG di sektor pertambangan Indonesia,” ujar Yuliot.

Lebih lanjut Yuliot menguraikan, ESG dalam industri pertambangan meliputi tiga aspek, yakni lingkungan: (perubahan iklim, biodiversitas, limbah, sumber daya air, dan polusi), social (hak asasi manusia, tenaga kerja, keamanan, kesehatan, komunitas, dan keragaman), dan tata kelola (good corporate governanc, etika, kepatuhan, dan perpajakan). 

FGD kali ini difokuskan pada lima tantangan utama, yakni penyusunan panduan indikator, standardisasi data dan peningkatan kapasitas, model implementasi efisien, kriteria ESG yang praktis, serta skema insentif pemerintah.

“Sertifikasi keberlanjutan berperan penting untuk memperkuat daya saing dan akses pasar internasional sektor pertambangan Indonesia,” kata Yuliot Tanjung.

Arif Havas Oegroseno menekankan forum ini dapat menjadi ajang berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pengembangan sertifikasi keberlanjutan produk komoditas unggulan dan mineral kritis, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan skema sertifikasi. 

Havas menegaskan, “Skema sertifikasi hutan dan sawit dapat menjadi pembelajaran dalam pengembangan sertifikasi di pertambangan,” tegas Havas.

Dalam forum ini, berbagai kementerian dan lembaga berbagi pengalaman tentang penerapan sertifikasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan tentang Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian Kayu (SVLK), sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan tentang penerapan sertifikasi produk perikanan yang mengadopsi prinsip legalitas dan keberlanjutan. Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) memaparkan penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai instrumen penting memastikan kelestarian dan keberterimaan produk sawit di pasar dunia.

Pengalaman lintas sektor ini diharapkan menjadi referensi bagi industri pertambangan dalam membangun sertifikasi keberlanjutan yang diakui secara internasional. (MI/ER)