MAKMUR: Inisiatif RI-Inggris Wujudkan Tata Kelola Mineral Transisi yang Inklusif dan Hijau
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara menandatangani Implementing Agreement dengan Foreign,
Commonwealth and Development Office (FCDO) dari Kerajaan Inggris Raya dan
Irlandia Utara, sebagai bentuk konkret kerja sama bilateral dalam mendukung
pengembangan rantai nilai mineral transisi secara bertanggung jawab di
Indonesia.
Penandatanganan ini menandai
peluncuran resmi program MAKMUR (Manajemen Mineral Kritis untuk Keberlanjutan)
yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola sektor mineral transisi seperti
nikel, kobalt, dan litium sebagai mineral strategis yang menjadi tulang
punggung dalam transisi menuju energi bersih global.
Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara, Tri Winarno, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan ini
bukan sekadar agenda diplomatik, tetapi merupakan tonggak penting dalam
memperkuat kolaborasi untuk memastikan penerapan standar lingkungan, sosial dan
tata kelola yang kuat dan kredibel dalam tata kelola pertambangan.
“Indonesia saat ini menjadi salah
satu produsen nikel terbesar di dunia. Namun, peran strategis ini juga membawa
tanggung jawab besar. Kita tidak hanya dituntut untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara
inklusif dan berkelanjutan,” ujar Tri Winarno.
Melalui platform MAKMUR, kerja
sama ini akan mendukung penyusunan kebijakan dan kerangka regulasi yang
mendukung pengembangan industri pertambangan dan baterai. Program ini juga
mendorong peningkatan kapasitas teknis pemerintah, meningkatkan koordinasi
donor dan pemangku kepentingan sektor mineral, serta keterlibatan aktif
Indonesia dalam diskursus internasional terkait mineral transisi dan energi
bersih.
Program ini akan berlangsung
selama empat tahun dengan dukungan dana dari Pemerintah Inggris hingga sebesar
1,6 juta poundsterling, serta kontribusi in-kind dari Pemerintah
Indonesia melalui kementerian/lembaga terkait. FCDO akan memimpin aspek teknis
dan pengelolaan program, sedangkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
akan bertindak sebagai koordinator pelaksana utama di Indonesia.
Tri Winarno menambahkan bahwa
dukungan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, hingga
masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini.
“Kami berharap kerja sama ini
menjadi komitmen jangka panjang. Tidak hanya pertukaran dokumen atau informasi semata,
tetapi merupakan komitmen jangka panjang untuk mendorong kerja sama yang
berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas, dialog antar pelaku industri, serta
peningkatan akses pasar.” tutupnya.
Pada kesempatan ini, Minister
Counselor FCDO, Amanda McLoughlin, menyambut baik, bahwa kerja sama ini akan
memberikan semangat kolaborasi dan tercipta pembelajaran dua arah, dan
keberanian untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif. (dp)