Hadir di Tengah Pengusaha Batubara se-Kalimantan, Ditjen Minerba: “Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan Harus Seimbang”
Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM menantang industri tambang batubara
untuk tidak hanya mengejar produksi, tetapi juga berbenah menuju tambang yang
bersih, aman, dan berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan Sekretaris
Ditjen Minerba, Siti Sumilah Rita Susilawati, saat menjadi pembicara kunci
pada acara APBI Roadshow Edisi Kalimantan di Samarinda, Rabu (9/7).
Kegiatan ini dihadiri para pelaku tambang, pemerintah daerah, dan pemangku
kepentingan yang membahas bagaimana industri batubara Kalimantan dapat tetap
relevan di era transisi energi.
Kegiatan yang mengangkat tema “Penggerak Energi dari Kalimantan untuk Keberlanjutan” ini membahas terkait tantangan dan peluang keberlanjutan industri pertambangan batubara melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta penguatan infrastruktur logistik agar distribusi batubara lebih efisien dan berdaya saing.
Rita juga menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan tambang di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa sektor
pertambangan batubara menjadi pilar penting dalam mendukung ketahanan energi
nasional, dengan Kalimantan sebagai kontributor utama produksi batubara
nasional.
Pada tahun 2024, Kalimantan
menyumbang sekitar 688 juta ton atau 82 % total produksi batubara
Indonesia, dengan Kalimantan Timur sebagai kontributor terbesar 368 juta ton,
disusul Kalimantan Selatan 237 juta ton, Kalimantan Tengah 39 juta ton, Kalimantan
Utara 28 juta ton, dan Kalimantan Barat 15 juta ton
Pada tahun 2024, PNBP Sektor Minerba mencapai Rp 140,460 Triliun atau 123,75 % Target, setara dengan 52 % total PNBP Sektor ESDM.
"Jadi, minerba untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu bukan omong kosong, tapi realita. Untuk mewujudkan Indonesia emas pun, batu bara memiliki peran penting karena turut menggerakkan ekonomi nasional. Tapi ingat, sumber daya ini harus dikelola secara bertanggungjawab. Pengelolaan secara ramah harus dikedepankan," tambahnya.
Selain penerapan tambang
berkelanjutan, pemerintah juga menyoroti pentingnya hilirisasi batubara sebagai
kunci transformasi industri tambang Indonesia. Produk turunan seperti DME,
metanol, semi cokas, dan material karbon maju harus menjadi masa depan industri
tambang, bukan sekadar menggali dan menjual raw coal.
“Selama dunia masih membutuhkan
terang, industri ini tidak boleh padam. Kita buktikan bahwa tambang batubara
Indonesia bisa berdaya, beretika, dan bermakna,” pungkas Rita, seraya mengajak
semua pihak untuk berkolaborasi menjaga keseimbangan antara ketahanan energi,
keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum ini, Ditjen Minerba berharap sinergi antara pemerintah pusat dengan pelaku industri dapat semakin kuat untuk mendorong terwujudnya pertambangan batubara yang adaptif, mendukung Indonesia Emas 2045, serta transisi energi yang berkeadilan.
Sejalan dengan hal tersebut, Priyadi, Ketua Umum APBI-ICMA menyebut batubara bukan hanya komoditas, melainkan instrumen pembangunan yang membuka akses, mendorong ekonomi, dan menciptakan peradaban baru. Kalimantan Timur dinilai sebagai kontributor utama sektor energi nasional sekaligus kekuatan besar dalam keanggotaan APBI. Di tengah tekanan global seperti penurunan harga dan ketidakpastian geopolitik, Priyadi mengajak seluruh pihak untuk tetap adaptif, kolaboratif, dan berkomitmen pada keberlanjutan. “Industri ini harus tetap kuat, tapi juga harus bertanggung jawab secara sosial dan ekologis untuk keberlanjutan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa transformasi pembangunan ekonomi pascatambang dan transisi menuju energi rendah emisi adalah keniscayaan, karena ketergantungan terhadap sumber daya tak terbarukan tidak bisa berlangsung lama. Seiring dengan adanya komitmen dari APBI-ICMA dalam melakukan pembangunan sektor tambang yang bertanggung jawab, maka pihaknya mendukung penuh komitmen tersebut.
"Kami mendukung penuh komitmen bersama dalam membangun sektor pertambangan yang bertanggung jawab, transparan, berdaya saing global, peduli terhadap pemulihan lahan, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transisi menuju energi rendah karbon," ujar Arief Murdiyatno selaku Staff Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang III dalam sambutannya. (dp)
sumber: HumasMinerba