Meski Tren Kecelakaan Menurun, Ditjen Minerba Tekankan Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)

Pembangunan budaya keselamatan tidak hanya soal kepatuhan, tetapi juga transformasi perilaku dan pengelolaan sumber daya manusia yang unggul. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba, Hendra Gunawan saat membuka Bulan K3 Nasional Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2025 pada Senin (13/1/2025).

Industri pertambangan adalah salah satu sektor strategis bagi pembangunan nasional, tetapi juga sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta operasional.

Hendra menyebutkan, menjadi penting bagi seluruh badan usaha subsektor minerba agar benar-benar melaksanakan pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja tambang. Hal ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan kemandirian pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 316 Tahun 2024.

"Maka ada jaminan dari negara bagi seluruh pekerja tambang agar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, dimana definisi layak dapat diartikan sebagai jaminan untuk pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja tambang dalam melakukan pekerjaannya,’’ pungkas Hendra.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) secara konsisten dan menyeluruh menjadi suatu keniscayaan. Menurut Hendra SMKP tidak hanya alat untuk memastikan keselamatan kerja, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional.

Berdasar Data Direktorat Teknik dan Lingkungan, pada 2024, terjadi tren penurunan kekerapan kecelakaan tambang atau FR dan keparahan atau SR yaitu sebesar 0,05 dan 106,62. Kendati demikian Ditjen Minerba tidak menoleransi sedikitpun kecelakaan yang terjadi pada kegiatan operasional pertambangan.

Di hadapan para Kepala Teknik Tambang seluruh Indonesia, Hendra mengajak seluruh komponen untuk memperkuat kapasitas SDM di seluruh tingkatan organisasi melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari pendidikan dan teknologi.

“Kedua adalah mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam penerapan SMKP, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko,’’ ajak Direktur Teknik dan Lingkungan tersebut.

Terakhir Hendra menegaskan Ditjen Minerba sebagai regulator memerlukan dukungan pihak manajemen terhadap program-program pengelolaan Keselamatan Pertambangan merupakan hal yang wajib, sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundangan. (dp)

sumber: HumasMinerba