Upaya Bersama untuk Meningkatkan Tata Kelola Pertambangan Mineral yang Baik, Transparan, dan Akuntabel
JAKARTA (23/12) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk Sinergitas dalam Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Mineral. Kegiatan diskusi yang dihadiri direksi perusahaan pertambangan mineral ini turut menggandeng perwakilan dari Kejaksaan Agung, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Indonesia Mining Association, serta perwakilan akademisi dari UPN “Veteran” Yogyakarta.
Latar belakang diadakannya kegiatan ini adalah tantangan-tantangan di sektor mineral dan batubara, dimulai dari sisi lingkungan, sosial, keselamatan, hingga sisi regulasi dan pengawasan yang harus dihadapi dengan membutuhkan kerja sama yang baik antar kementerian dan lembaga. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Hendra Gunawan, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba yang berkesempatan membuka kegiatan dan memberikan sambutan kunci.
“Karena itu, Ditjen Minerba memerlukan upaya bersama dari unsur lainnya untuk melakukan perbaikan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel” ungkap Hendra dihadapan puluhan peserta kegiatan.
Hendra juga menambahkan bahwa alasan dari pentingnya upaya bersama adalah karena peranan industri pertambangan minerba sangat penting bagi pembangunan nasional. Industri pertambangan mineral dapat menjadi penopang perekonomian nasional, khususnya hilirisasi sektor mineral logam.
Dalam sambutan kuncinya, Hendra juga merunutkan lima poin penting yang harus diperhatikan terkait dengan tata kelola pertambangan mineral. Dimulai dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan regulasi dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, Hendra juga menekankan tentang pentingnya peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, dari kegiatan FGD ini diharapkan terdapat sinergi dan kerja sama yang optimal antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mencapai tata kelola yang baik.
“Kita harus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengelolaan mineral dan juga batubara” pungkas Hendra. (nm)
