Badan Usaha Harus Cermati Regulasi Dalam Pengajuan Perpanjangan IUP

03 Oktober 2024

Tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara saat ini terus berkembang dan bertransformasi menuju era digitalisasi. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan proses perizinan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk dalam pemrosesan pengajuan dan penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan mineral logam.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) juga terus melakukan perbaikan dan peningkatan tata kelola sektor minerba di Indonesia dengan mengembangkan sistem informasi, perbaikan tata kelola dan regulasi, termasuk revisi peraturan yang berkaitan dengan perizinan dan peningkatan metode pengawasan melalui sistim digitalisasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Dr. Ir. Siti Sumilah Rita Susilawati, M.Sc saat memberikan sambutan dan membuka kegiatan “Sosialisasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba” yang diikuti oleh 27 badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam di Denpasar, 3 Oktober 2024.

Rita Susilawati berpesan kepada para badan usaha akan pentingnya sinergitas antara pemerintah, badan usaha, dan stakeholder lainnya dalam menjawab tantangan pengelolaan pertambangan minerba di Indonesia. Menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral yang semakin tinggi ditengah isu kerusakan lingkungan, pemanasan global serta transisi energi.

“Tantangan yang ada saat ini harus kita lakukan langkah-langkah perbaikan supaya tantangan yang ada menjadi minor dan pada akhirnya menjadi salah satu langkah dalam perbaikan tata kelola pertambangan mineral,” pungkas Rita.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah narasumber dari Ditjen Minerba dan perwakilan dari Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN sebagai narasumber, serta diikuti puluhan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap operasi produksi komoditas mineral logam.

Koordinator Pelayanan Usaha Mineral, Satya Hadi Pamungkas menjelaskan bahwa badan usaha yang diundang dalam acara ini adalah badan usaha yang masa berlaku IUP Operasi Produksi-nya akan berakhir dalam waktu lima sampai satu setengah tahun.

“Sehingga diharapkan bapak/ibu dapat mengajukan perpanjangan lebih cepat atau tidak melebihi dari batas waktu yang ditentukan untuk pengajuan perpanjangan,” jelas Satya dalam paparannya.

Dalam perpanjangan IUP, Satya menambahkan, terdapat beberapa aspek yang menjadi evaluasi. Bahwasanya perpanjangan IUP Operasi Produksi bisa diberikan atau tidak diberikan oleh Pemerintah. Ditjen Minerba memberikan pertimbangan yang salah satunya didasarkan pada kinerja badan usaha sesuai pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

“Nah ketika kita berbicara perpanjangan, sebenarnya itu opsional. Bisa diberikan atau bisa saja tidak diberikan (izin), karena yang dinilai adalah kinerja perusahaan. Hal ini beralasan sebab pemerintah sudah memberikan masa operasi produksi (pada IUP) selama 20 tahun, jadi penilainnya perusahaan sudah melakukan apa? sehingga perusahaan dipertimbangkan untuk diberikan perpanjangan,” ungkapnya.

Terakhir, Satya mengajak badan usaha agar mencermati regulasi serta apa yang dipaparkan narasumber pada sosialisasi ini agar proses pengajuan perpanjangan oleh para badan usaha bisa berjalan lancar dan meminimalisir adanya kesalahan dalam pengajuan dokumen persyaratan.

sumber: HumasMinerba