Coaltrans Asia 2023: Pemerintah Sediakan Paket Insentif untuk Program Hilirisasi Batubara



Seminar dan pameran batubara, Coaltrans Asia ke-28 berlangsung mulai hari ini di Nusa Dua, Bali (25/9) hingga besok. Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Suswantono menyampaikan paparan kunci bertajuk “Peran Indonesia dalam Lansekap Energi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Perubahan Lingkungan”. 

Bambang menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan paket insentif bagi program hilirisasi mineral dan batubara.

“Tiga insentif di antaranya pengurangan tarif royalti batubara khusus untuk gasifikasi batubara hingga 0%; pengaturan harga batubara khusus untuk meningkatkan nilai tambah (gasifikasi) di mulut tambang; serta masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara khusus pada batubara untuk gasifikasi diberikan sesuai umur ekonomis industri gasifikasi batubara,” sambung Bambang. 

Lebih lanjut Bambang menguraikan bahwa kemudahan ini merupakan bagian dari strategi pemanfaatan batubara di masa depan dalam rangka mendukung program pengurangan emisi karbon dengan mengoptimalkan pemanfaatan batubara  dalam negeri melalui penerapan teknologi ramah lingkungan (Clean Coal Technology) hingga tahun    2045.

Selain itu, batubara dapat diolah menjadi produk turunan, baik sebagai bahan baku industri maupun sumber energi seperti Dimethyl Ether (DME), Methanol, Synthetic Gas, Hidrogen dan Amonia. Saat ini, beberapa industri hilir batubara telah selesai dibangun, yaitu briket batubara, pembuatan kokas, dan upgrading batubara.

Bambang mengingatkan, “Pengembangan proyek hilirisasi batubara juga menghadapi beragam tantangan inovasi teknologi, biaya investasi dan isu lingkungan”. 

Kemampuan inovasi dan teknologi hilirisasi batubara masih bergantung pada teknologi impor. Biaya investasi modal memiliki risiko finansial yang besar. Dukungan insentif dan regulasi sangat diperlukan untuk mendukung kelayakan ekonomi  proyek. Isu lingkungan terkait pengurangan emisi CO2 perlu diantisipasi melalui penerapan teknologi batubara bersih seperti Carbon Capture and Storage (CCS), Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC). 

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto menjelaskan negara barat melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) berencana memberikan bantuan sebesar USD 20 miliar untuk membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. 

“Namun rencana investasi tersebut masih ditunda kareana negara barat lebih tertarik untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan komersial,” ujar Septian.
 
Sebelumnya Indonesia telah sepakat untuk membatasi emisi karbon sektor ketenagalistrikan sebesar 290 juta metrik ton pada tahun 2030. Ini menyusul komitmen negara barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Jepang untuk memberikan dukungan keuangan melalui perpaduan investasi ekuitas, hibah dan pinjaman lunak. (ER)

sumber: HumasMinerba