Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan
Pada tanggal 29 Maret 2022, dilakukan Kick Off Meeting Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan Pada 7 (tujuh) Provinsi yang di prakarsai oleh KPK. Rapat koordinasi berlangsung di Ternate Maluku Utara dihadiri oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait. Rapat ini bertujuan untuk mendorong 7 Pemerintah Provinsi (Pemprov) yaitu Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat dan Bali agar terkoordinasi dengan baik dalam memajukan pertambangan. Hadir sebagai pembicara dalam rapat tersebut dari Ditjen Minerba adalah Direktur Penerimaan Minerba, M. Wafid.
Dalam paparannya, M Wafid menjelaskan terkait regulasi, kewajiban dan data perizinan sub sektor Minerba di 7 (tujuh) provinsi dan digitalisasi pelayanan Minerba. Kebijakan untuk mewujudkan kepastian, kemudahan berusaha dan kepatuhan pelaku usaha pertambangan pada subsektor Mineral dan batubara diantaranya dengan penetapan sejumlah Kepmen sebagai berikut: Kepmen ESDM 221.K/HK.02/MEM.B/2021 terkait Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan IUP/IUPK serta pengalihan sebagian WIUP/WIUPK bagi IUP/IUPK yang dimiliki BUMN; Kepmen ESDM Nomor 13.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelarangan Penjualan ke Luar Negeri dan Pedoman Pengenaan Denda serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri; Kepmen ESDM 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan; Kepmen ESDM No. 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batura serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Kewajiban badan usaha sesuai dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 dan Permen Keuangan No. 61 Tahun 2021 antara lain: Menyampaikan Laporan RKAB Tahunan, Menempatkan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, Melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Peningkatan Nilai Tambah, Melakukan Pembayaran PNBP perizinan dan tata Kelola pertambangan.