Penyusunan Program Strategis Subsektor Mineral dan Batubara Tahun 2020 – 2030

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melaksanakan Kegiatan Penyusunan Program Strategis Subsektor Mineral dan Batubara Tahun 2020 – 2030 di Bandung (28/3). Terdapat 2 pelaksanaan kegiatan yaitu pembahasan pengelolaan mineral utama, mineral ikutan dan mineral strategis untuk ketahanan industri nasional, penguatan arah kebijakan peningkatan nilai tambah, sinkronisasi industri hulu dan hilir subsektor mineral dan batubara, serta pada hari kedua akan dilakukan kunjungan ke PT. Pindad dalam rangka melihat aplikasi mineral strategi dalam alutsista. Tujuan dari kegiatan ini  untuk mengetahui isu-isu strategis subsektor mineral dan batubara serta merencanakan program dalam menjawab isu-isu strategis tersebut.

Acara ini dihadiri oleh Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, BAPPENAS, Kementerian Lingkungan  Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agrarian dan Tata Ruang (BPN), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Akademisi, Pelaku Usaha dan Media, dengan total keseluruhan peserta berjumlah kurang lebih 65 orang. Herry Permana selaku pimpinan rapat menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam Penyusunan Program Strategis Subsektor Mineral dan Batubara Tahun 2020 – 2030.

Sesi diskusi dilaksanakan dengan antusiasme peserta yang sangat besar, dibuka dengan pemaparan oleh Kasubdit SDAB Ditkomduk Ditjen Pothan Kemhan, Kolonel Arh. Achmat Miftahudin, yang memaparkan materi tentang “Mineral Strategis Dan Pemanfaatan Untuk Mendukung Pertahanan Negara”.

Disampaikan juga bahwa kemandirian memang suatu hal yang perlu diwujudkan oleh Indonesia agar mengurangi ketergantungan dengan negara lain dalam alat pertahanan dan keamanan. Hal tersesbut sesuai dengan amanat UU No.16/2012 tentang Industri Pertahanan, yang pada pasal 3 disebutkan “Penyelenggaraan Industri Pertahanan Memiliki tujuan salah satunya adalah untuk mewujudkan kemandirian alat pertahanan dan keamanan, dan memiliki fungsi salah satunya untuk memandirikan sistem pertahanan dan keamanan negara”. Amanat itu juga telah Ditjen Minerba laksanakan, yakni pada tahun 2016 KEMHAN bersama dengan KESDM, BATAN, dan BPPT melakukan kesepakatan Penetapan terhadap 9 (Sembilan) Mineral Strategis untuk Pertahanan Negara. 

Perumusan pemilihan dan penentuan mineral strategis berdasarkan kriteria tahap awal yang disepakati maka ditentukan sembilan unsur logam yang dianggap memiliki nilai strategis untuk kepentingan pertahanan negara, yaitu:

1. Chromium (Cr),

2. Mangan (MN),

3. Molybdenum (Mo),

4. Nikel (Ni),

5. Antimony (stibium)(Sb),

6. Titanium (Ti),

7. Vanadium (V),

8. Kobalt (Co),

9. Unsur Logam Tanah Jarang.

Narasumber selanjutnya Asdep lnfrastruktur Pertambangan dan Energi Kemenko Maritim, Yudi Prabangkara, dengan membawakan materi Pengelolaan Mineral dan Batubara, Sinergitas Strategis Lintas Sektoral. Pada pemaparannya disampaikan bahwa keberadaan mineral sangat vital bagi kehidupan manusia, bahkan manfaat mineral seringkali tidak tergantikan, sehingga industri mineral; pertambangan; pengolahan dan pemurnian; industry hilir yang berbasis mineral harus menjadi “ PRIMER MOVER”.

Terkait Potensi Sumber Daya Mineral dan Batubara disampaikan bahwa sekecil apapun;sesulit apapun, pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan batubara harus dimanfaatkan secara maksimal dalam waktu yang tepat.

Menarik sekali ternyata setelah mengetahui bahwa Negara kita Indonesia ini memiliki berbagai jenis Mineral Strategis yang digunakan sebagai bahan baku industri pertahanan, sehingga pengelolaan pertambangan mineral ini harus dikelola dengan sangat serius dan benar serta mengikuti kaidah pertambangan yang baik.