Untuk Perbaiki SDM Perlu 133,7 Triliun

JAKARTA (Media): Untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) maka pemerintah harus meningkatkan alokasi dana menjadi Rp133,7 triliun atau sekitar 5,8% dari produk domestik bruto (PDB).

"Kondisi yang ada saat ini, hanya sekitar 3% dari PDB yang bisa dialokasikan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia. Padahal, total dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp133,7 triliun atau setara dengan 5,8% dari PDB," demikian diungkapkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kwik Kian Gie, di Jakarta, kemarin.

Menurut Kwik, meskipun jumlah dana tersebut dianggap cukup besar di tengah kondisi bangsa yang belum sepenuhnya pulih dari keterpurukan ekonomi, namun perbaikan mutu SDM tersebut tetap dipandang perlu.

"Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia adalah sebesar 66. Disparitas/ketimpangan IPM antardaerah sangat tinggi, terentang antara 76 di Jakarta Timur, hingga 47 di Kabupaten Jayawijaya di Papua."

Data tersebut diambil dari laporan Indonesia Human Development Report 2004 yang baru diluncurkan dua minggu lalu. Kwik juga mengungkapkan bahwa kenyataan tersebut turut diperparah dengan masalah sosial dan lingkungan yang cukup besar.

"Angka kemiskinan masih 37,3 juta jiwa pada 2003. Belum lagi dengan masalah pencemaran lingkungan yang begitu mengkhawatirkan dan belum mendapat penanganan yang saksama."

Kwik mengatakan bahwa dengan dana yang terbatas tersebut, pencapaian tujuan pembangunan milenium di bidang-bidang yang menyentuh kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM tersebut sangat sulit dilakukan karena kondisi keuangan negara yang masih sulit.

"Membaiknya indikator ekonomi makro belum memberikan jaminan bagi bangkitnya kembali perekonomian nasional seperti saat sebelum krisis. Sektor riil masih stagnan hingga belum bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. "

Kwik mengatakan bahwa selama ini, ia memandang bahwa kinerja pemerintah di bidang ekonomi belum dapat dikatakan sebagai membanggakan, meskipun indikator mekroekonomi bangsa menunjukkan sedikit kemajuan.

" Oleh karena itu, saya tidak bisa mengerti kalau tim ekonomi pemerintah mengatakan bahwa indikator ekonomi bangsa bagus lalu itu disebut sebagai prestasi dan langsung merasa bahwa ekonomi kita hebat."

Inflasi tinggi

Saat ditanyakan apakah tekanan inflasi yang mencapai 7,2% year on year untuk periode Juli 2004 akan memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi, Kwik menyangkalnya. "Kita sudah terbiasa dengan inflasi yang berkisar antara 12% hingga 14% per tahun. Jadi, kalau menghadapi inflasi yang hanya sebesar 5% atau 6% lalu dianggap hebat."

Ia juga mengatakan bahwa tidak selamanya inflasi yang tinggi menyatakan sesuatu yang buruk. Tingkat inflasi yang tinggi justru menunjukkan adanya kegairahan ekonomi suatu bangsa.

"Yang gawat adalah jika inflasinya rendah, kemudian orang punya uang lalu didepositokan di bank, tetapi mendapat bunga yang lebih rendah dari tingkat inflasi tersebut. Itu yang bahaya, mampu membuat modal lari ke luar negeri."

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ad interim Malik Fajar mengungkapkan, jauh sebelum ditetapkan, Indonesia telah menyusun sendiri tujuan pembangunan yang ternyata sejalan dengan tujuan pembangunan milenium tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa ada tiga langkah yang dapat dilakukan sehubungan dengan upaya percepatan untuk mencapai tujuan pembangunan milenium tersebut. Upaya tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga masyarakat dalam arti luas.

"Yaitu dengan menggunakan pendekatan multikulturalis untuk membuat ukuran kemiskinan dan kesejahteraan secara persis, menggunakan pendekatan yang berbasis pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu serta dengan melakukan spiritualisasi nilai-nilai keagamaan."

Malik mengungkapkan bahwa pemerintah juga perlu melibatkan pranata-pranata sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium. Sebab, pranata-pranata tersebut adalah akses bagi pencapaian tujuan pembangunan milenium yang paling mudah diterima oleh masyarakat.

Sedangkan Duta Besar PBB Khusus Tujuan Pembangunan Milenium untuk wilayah Asia Pasifik Erna Witoelar mengungkapkan, upaya untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pembangunan milenium telah melibatkan kerja sama dalam berbagai bidang.

"Tujuan pembangunan milenium sebenarnya adalah merupakan pendekatan baru bagi komitmen lama para pemerintah di berbagai negara yang kemudian direalisasikan dalam bentuk kemitraan global agar komitmen tersebut tidak lagi berdiri sendiri-sendiri namun secara komprehensif."

Selain merupakan kemitraan antarnegara, tujuan pembangunan milenium juga menggambarkan kemitraan antara lembaga internasional dalam PBB yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan secara global. "Yang diperlukan saat ini justru kemitraan antarnegara donor agar hibah yang diberikan tidak saling tumpang tindih, dan tidak ada lagi negara yang justru tidak tersentuh sama sekali."

Erna mengungkapkan bahwa generasi muda dunia juga menunjukkan keseriusannya dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium dengan melakukan pengawasan ketat terhadap negaranya masing-masing.