TUNGGAKAN WAJIB PAJAK MENCAPAI Rp. 26 TRILIUN

JAKARTA (Media): 20 Februari 2004 - Jumlah tunggakan wajib pajak hingga kini mencapai Rp26 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah menargetkan pengembalian sebesar 30% pada tahun ini.

Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Hadi Purnomo, usai seminar Indonesia Financial Services, di Balai Sidang, kemarin. Menurutnya, jumlah wajib pajak yang dicekal akibat tunggakan dan penggelapan pajak hingga 19 Februari 2004 sebanyak enam orang. Jumlah ini masih belum bertambah sejak diumumkan pada 13 Februari.

Total tunggakan yang masih ada sebesar Rp26 triliun. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa kembali 30%, kata Hadi Purnomo.

Sebelumnya, tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Pajak, Djangkung Sujarwadi, mengatakan pada Januari 2004 pihaknya sudah mencekal delapan wajib pajak baru. Dua di antaranya adalah warga negara asing (WNA).

Dari delapan wajib pajak tersebut, dua orang kemudian membayar lunas tunggakannya pada 26 dan 27 Januari 2004. Sehingga, Ditjen Pajak membebaskan keduanya pada 30 Januari 2004.

Terkait dengan penerimaan pajak 2003, menurut Hadi, ada sebagian penerimaan pajak yang dialihkan untuk anggaran 2004. Hal ini disebabkan pada akhir 2003 banyak wajib pajak yang menyetorkan pembayaran pajak. Namun, ternyata ketika itu kantor pos banyak yang tutup.

Jadi, terpaksa harus masuk ke anggaran 2004. Tetapi, dengan Rp35 triliun saja pada Desember 2003, ternyata target sudah tercapai, APBN juga tercapai. Sehingga tidak apa-apa dialihkan ke anggaran 2004. Jumlahnya berapa, saya tidak hapal, ungkap Hadi.

Berkaitan dengan reformasi perpajakan, pihaknya masih menyusun dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perpajakan.

RUU tersebut memuat pokok-pokok perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Antara lain, penyelarasan pengurang penghasilan bruto dan meningkatan penghasilan tidak kena pajak.

Bisnis strategis

Sementara itu, dari Singapura wartawan Media Untung SP melaporkan bahwa Menkeu Singapura Lee Hsien Loong menilai perekonomian Indonesia sudah pulih kembali. Karena itu, dia berharap pemilu yang akan berlangsung April 2004 berjalan lancar dan aman.

"Sehingga keharmonisan sinergi antara RI-Singapura tidak terganggu," kata Lee dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah wartawan Indonesia di Singapura, Rabu (18/2).

Lee yang juga disebut sebagai calon kuat untuk menjabat perdana menteri itu menyatakan bahwa siapa pun yang akan menjadi presiden Indonesia terpilih nanti bukan masalah bagi Singapura.

"Selama ini, memang kerja sama perekonomian antarkedua negara cukup harmonis".

Berkaitan dengan pencalonannya sebagai perdana menteri, Lee secara diplomatis mengatakan bahwa dirinya tidak terburu-buru atau berambisi mengejar jabatan tertinggi tersebut. Tetapi, kalau itu benar-benar menjadi kenyataan, dia mengaku tetap akan konsisten bekerja keras membangun negerinya.

"Khusus berkaitan dengan hubungan dengan Indonesia, prioritas yang akan saya lakukan adalah tetap memelihara keharmonisan yang sudah terbina," ujarnya.

Sejauh ini, selain di bidang ekonomi, kerja sama dengan Indonesia juga terjalin di berbagai sektor seperti keamanan. Dia mencontohkan kerja sama dalam bidang pencegahan dan penanganan masalah terorisme internasional.

Namun, khusus mengenai perjanjian ekstradisi buronan dari Indonesia yang bersembunyi di Singapura, Lee secara diplomatis menjawab bahwa sudah ada pembicaraan antarkedua negara, dimana sudah mengalami berbagai kemajuan.

Mengenai tudingan bahwa Singapura berniat menguasai bisnis strategis di Indonesia seperti di sektor telekomunikasi (Indosat) dan keuangan (pembelian saham bank), Lee mengatakan, tidak ada niat atau tujuan seperti itu. Tetapi, bila tudingannya seperti itu, memang jadi serba salah.