1. Home
  2. Detil Berita

TI dan BBM Beres 2006

’Gong‘ Ditabuh

TI dan BBM Beres 2006

 

PANGKALPINANG –– Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Poernomo Yusgiantoro dengan tim lengkap terjun ke Bangka Belitung guna melihat langsung kemelut pertambangan timah dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

 

Tak tanggung-tanggung, Menteri memboyong tim lengkap, yaitu Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Migas, Kepala Badan Litbang staf menteri perekonomian, Kepala BPH Migas, dan Direktur Pertamina.

Tampak juga Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Suyitno Landung. Selain mengikuti paparan gubernur tentang penambangan timah dan BBM, tim dari Jakarta ini juga menjadi pembicara dalam seminar bertema Masa Depan Timah dan Keberlanjutan Pembangunan di Provinsi Babel yang diselenggarakan Centre for Strategic Study of Resources (CSSR), Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Komisariat Babel dan Badan Kejuruan Tambang Persatuan Insinyur Indonesia (BKT-PIII), Sabtu (21/5) di Hotel Bumi Asih.

Saat paparan Gubernur Bangka Belitung Drs HA Hudarni Rani SH rombongan menteri dengan seksama mendengarkan persoalan BBM dan pertambangan timah di Babel.

Sesekali tampak menteri memangku tangan sambil mengerutkan keningnya melihat gambar-gambar mengenai BBM dan TI yang ditayangkan oleh gubernur saat paparan di Kantor Gubernur Babel di Air Itam.

“Saya mohon petunjuk dari Bapak Menteri untuk mengatasi masalah BBM ini. Saya harapkan permasalahan ini segera berakhir. Dan saya juga me-minta dukungan dari semua pihak,� pinta gubernur usai me-nyampaikan paparannya.

Menanggapi hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Poernomo Yusgiantoro menyatakan telah terjadi kese-pakatan yang berlandaskan kesepakatan antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemrov Babel tanggal 25 April lalu.

Ada empat masalah dalam kesepakatan tadi, yakni pertambangan, tata ruang, smelter dan brand dari produk timah dan nilai tambah dari timah. Ditargetkan pengaturan ini akan selesai tahun 2006 mendatang.

“Sekurang-kurangnya saya meminta Pertamina untuk menganalisis apa masalah sebenar-nya. Pagi ini adalah gongnya dari apa yang akan dilakukan, saya secara khusus bersama-sama polri akan membantu menangani hal ini,� ujar Poernomo.

Royalti Timah

Berkaitan dengan masalah pertambangan rakyat, Poernomo mengatakan telah ada keputusan presiden yang mengatur masalah ini. Untuk TI meski membeli BBM dengan harga pasaran, jika ia beli dengan harga subsidi itu sudah langgar aturan.

“Ini dipahami betul-betul jadi nanti volume BBM nya adalah untuk konsumsi masyarakat banyak. Contohnya solar untuk transportasi, minyak tanah untuk masyarakat, solar untuk nelayan, untuk TI sendiri saya ulangi berkali-kali kita meski berpenggang teguh pada kesepakatan tersebut,� tandasnya.

Kedepan juga diusulkan agar timah ini harus dikenai royalti, termasuk di dalamnya timah yang berasal dari Tambang Rakyat.
“Royalti ini termasuk dikenakan pada tambang rakyat karena TI-TI ini mengambil sumber daya alamnya rakyat jadi harus bayar pajak, tapi intinya penertiban dan untuk meningkatkan PAD,� tambahnya.

Sementara itu, kurang lebih dua puluh mahasiswa gabungan BEM Babel melakukan aksi damai persis di depan gerbang pintu masuk kantor gubernur. Para mahasiswa menuntut penertiban distribusi BBM di Babel.

Saat mobil menteri ESDM dan gubernur beserta rombongan melewati mahasiswa ini mereka mengacungkan tangannya ke atas.
Dalam aksi damai itu, para mahasiswa menuntut penertiban jalur distribusi BBM, penertiban jalur distribusi BBM antara industri dan untuk umum, nelayan serta UKM, transparansi penyaluran di pertamina, rekanan dan distributor hingga sampai ke pemakai.

Aksi damai ini langsung membubarkan diri sesaat setelah rombongan menteri meninggalkan kantor gubernur.
Di tempat terpisah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bangka Belitung bersama organisasi mahasiswa dan LSM juga melakukan aksi long march dari Persimpangan DKT sampai Perempatan Jalan Koba Pangkalpinang sebagai keprihatinan atas permasalahan BBM di Babel.(


Tertib Tanpa Mematikan

 

GUNA mengurangi parahnya kerusakan lingkungan maka tambang inkonvensional (TI) harus ditertibkan. Namun penertiban harus dilakukan dengan cermat, sehingga tidak mematikan usaha masyarakat kecil. Sementara bagi pemilik modal yang mengeruk kekayaan alam berupa bijih timah tanpa membayar pajak harus ditindak.

 

Hal tersebut disampaikan Men-teri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Poernomo Yoesgiantoro saat menutup seminar nasional pertimahan, Sabtu (21/5) di Hotel Bumi Asih.

“Penertiban mesti arif, jangan sampai salah sasaran karena ada masyarakat kecil yang membuka TI demi isi perut sehingga harus dicermati. Dan ada pula yang mengeruk kekayaan alam dengan modal besar menggunakan buldozer tanpa membayar pajak, ini yang mesti ditindak,� tandas menteri.

Purnomo menjelaskan masyarakat Babel tidak harus tergantung pada komoditi timah yang akan habis sekitar sepuluh tahun lagi, sehingga saat ini merupakan waktunya untuk beralih ke sektor lain, seperti pariwisata, pertanian dan perikanan.

Ditambahkannya, penertiban tersebut tidak usah menggunakan peraturan tingkat nasional, tetapi cukup peraturan tingkat daerah supaya lebih efektif.

Pada kesempatan yang sama, Dirut PT Timah Tbk, Thobrani Alwi menjelaskan PT Timah ingin bekerja-sama dengan siapa saja berdiri pada posisi yang sejajar, yaitu sama-sama membayar royalti dan ingot dicap oleh PT Timah.

Seminar pertimahan digelar PERHAPI Komisarita Babel dibuka oleh Gubernur Drs HA Hudarni Rani SH. Dalam sam-butannya gubernur menyatakan akan menertibkan TI ilegal dalam rangka penataan tata ruang wilayah provinsi.

Pada kesempatan berikutnya, Sekjen Departemen Perindustrian, Agus Tjahajana dan Wakil Deputi II Kementrian Lingkungan Hidup, Drs M Helmy MM dalam paparannya menekankan perlunya kebijakan terpadu antara kabupaten/kota, provinsi dan nasional agar industri pengolahan timah dan pembangunan di Babel dapat berkelanjutan.

Sementara Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Drs Suyitno Landung menjelaskan untuk penegakan hukum pertambangan tanpa izin, maka harus ada kemitraan semua pihak, hukum dipandang dari segi positif, dedikasi dan komitmen yang kuat serta harus menyentuh rasa keadilan bagi semua pihak.

Selanjutnya Dirjen Geologi Sumber daya Mineral Direktorat ESDM, Simon Sembiring mengingatkan penertiban TI bukan berarti mematikan TI, tetapi mengelolanya dengan cara-cara yang sehat dengan membuat aturan tata ruang dan brand.

Ketua PERHAPI Babel, Setyo Sardjono dan Direktur Eksekutif CSSR, Juangga Mangasary menjelaskan acara ini diselenggarakan untuk menemukan konsep terbaik pengelolaan timah di Babel serta menyamakan persepsi antar para stakeholder.

“Sebaiknya hanya satu Perda saja yang mengatur penambangan timah supaya jelas,� jelas Setyo kepada harian ini di sela-sela seminar yang dihadiri oleh segenap stakeholder penambangan timah di Babel ini

sumber: