Tambang Rakyat Terancam Gulung Tikar
Tambang Rakyat Terancam Gulung Tikar
Banjarmasinpos, 15 November 2005
ÂÂ
Pertambangan batu bara skala kecil, atau biasa disebut pertambangan rakyat, di Kalimantan Selatan terancam gulung tikar. Itu disebabkan sudah sekitar sebulan ini mereka kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan peralatan dan armada angkutan.
Kesulitan mendapatkan BBM ini, diperparah dengan adanya ketentuan pembelian BBM untuk industri melalui proses pemesanan (delivery order/DO) lebih dulu ke Pertamina.
Di sisi lain, masih ada sebagian penambang yang ternyata membeli BBM bersubsidi. Hal ini menyebabkan pertambangan rakyat kesulitan bersaing dalam menjual batu bara ke pasar internasional, karena penambang yang membeli BBM bersubsidi bisa menekan harga jual mereka serendah mungkin.
Salah seorang penambang rakyat, H Rusliansyah, kepada BPost mengemukakan, pihaknya berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM yang saat ini dialami oleh pengusaha kecil di sektor pertambangan batu bara di Kalsel.
Ditanya kondisi pertambangan rakyat saat ini, direktur utama PT Kamikawa Gawi Sabumi ini mengakui, sebagian besar tidak bekerja, sehingga menimbulkan kerugian terutama biaya untuk membayar sewa alat berat.
"Karena tidak ada BBM sehingga kita harus mengeluarkan cost untuk alat berat. Kalau pemerintah tidak segera turun tangan, saya khawatir usaha yang merupakan tumpuan hidup sebagian besar rakyat di pertambangan ini akan gulung tikar," ujarnya, Senin (14/11).
Rusliansyah juga mendesak pemerintah agar segera membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus bagi industri, sehingga bisa meminimalkan penyelewengan BBM bersubsidi oleh kalangan industri termasuk pertambangan.
"Jadi nantinya siapapun yang masuk SPBU industri akan dikenakan harga industri," tegasnya.
Selain meminimalkan penyelewengan BBM subsidi, sambung dia, SPBU industri ini bisa memudahkan penambang terutama yang berskala kecil mendapatkan BBM.
"Selama ini kita diminta membeli menggunakan DO, prosesnya memakan waktu padahal alat kita harus bekerja segera karena kita juga dikejar waktu dan biaya sewa peralatan, terutama alat berat," ujarnya.
Dia melanjutkan, "Kalau sistem DO kita juga harus bayar dimuka untuk sekian tangki yang nilainya jutaan rupiah. Padahal kalau kita membeli di SPBU khusus industri bisa membeli sesuai kebutuhan tiap hari."
Rusliansyah berharap pemerintah segera menyikapi hal ini, agar jangan sampai penambang rakyat semakin terhimpit, terlebih dalam kondisi ekonomi seperti sekarang.
sumber: