Susunan Direksi PTBA Menuai Protes

PALEMBANG--MIOL: Belum sampai sepekan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), susunan direksi PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) Tbk yang baru, mulai dipertanyakan.

Sejumlah elemen masyarakat memandang jajaran direksi PTBA belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kepentingan daerah dan masih didominasi orang di luar Sumsel.

"Setelah mendapat informasi ada pergantian direksi PTBA, kami langsung mengadakan rapat. Ternyata, orang-orang yang duduk di situ, sama sekali jauh dari ekspektasi masyarakat Sumsel yang selama ini menginginkan sekali-kali orang Sumsel yang memimpin BUMN itu. Selama ini belum pernah ada," ujar Ketua Umum DPW Humanika Himpunan Masyakarat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan) Sumsel H. Hendri Zainuddindalam jumpa pers di Palembang, Kamis (28/12).

RUPSLB PTBA Tbk yang berlangsung di Hotel Borubudur Jakarta, Rabu (27/12), telah memutuskan Sukrisno sebagai Dirut PTBA menggantikan Ismet Harmaini. Sukrisno yang sebelumnya sebagai Direktur Produksi didampingi lima orang direksi. (Media Indonesia, 28/12).

Menurut Hendri, susunan direksi PTBA yang baru sama sekali di luar dugaan. Selama ini, warga Sumsel sangat mengharapkan ada orang daerah yang menjadi dirut PTBA.

"Cobalah selama 49 tahun PTBA berdiri, belum satupun ada orang Sumsel yang dipercaya, padahal di middle management banyak orang daerah yang layak dan potensial. Ada apa ini?," papar Hendri.

Selain itu, yang membuat kecewa adalah jika pada susunan sebelumnya masih ada dua orang Sumsel yang duduk di jajaran direksi, tapi sekarang ini justru berkurang.

"Kami khawatir program Sumsel Lumbung Energi Nasional yang mana PTBA menjadi primadona, tidak akan berjalan mulus, karena kebijakan bukan dipegang orang Sumsel," katanya.

Namun demikian Hendri menyatakan warga Sumsel tidak bisa berbuat banyak karena keputusan sudah final. "Tapi yang perlu diperhatikan Jakarta bahwa aspirasi warga Sumsel ini hendaknya tercermin di dalam kinerja PTBA ke depan," jelas Hendri sembari mengungkapkan PTBA hendaknya segera mewujudkan program lumbung energi yang selama ini masih sebagai retorika.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sumsel Drs. Tarech Rasyid, MSi sependapat dengan DPW Humanika Sumsel. "Saya sudah lama memprediksi kejadian ini setelah PTBA go public. Kita tidak bisa berbuat banyak semuanya memang ditentukan pemegang saham. Tapi sebagai BUMN di daerah Sumsel, seyogyanya aspirasi daerah masuk sehingga ada keadilan," ujar Tarech.

Menurut Tarech, susunan direksi yang baru memang tidak akomodatif terhadap aspirasi dan kepentingan daerah. "Kalau tidak salah hanya seorang warga Sumsel yang dipertahankan di jabatan direksi, itupun dalam posisi yang tidak strategis," katanya. (AY/OL-03)