Reorganisasi pemerintahan dimundurkan
DENPASAR (Bisnis): Reorganisasi pemerintahan kemungkinan baru akan terlaksana pada pemerintahan baru mulai 2005, ungkap seorang pejabat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Feisal Tamin mengungkapkan pelaksanaan reorganisasi kemungkinan baru berjalan pada 2005 mengingat anggaran 2004 sudah berjalan.
"Termasuk juga situasi politik dimana kabinet akan berganti. Ada pemikiran reorganisasi tetap menjadi konsep, sementara pelaksanaan nanti pada 2005 mendatang," ujarnya di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) instansi pemerintahan di tiga tempat di Bali, seusai membuka workshop Managing Beliefs and Values di Denpasar, kemarin.
Meski begitu, Feisal menambahkan reorganisasi instansi pemerintahan tetap berjalan dimana hingga kini tidak ada lagi menteri yang merangkap menjadi kepala badan. "Kita konsisten untuk mengefisiensikan seluruh instansi, baik pusat maupun daerah," jelasnya.
Dia menegaskan Kementerian PAN masih terus mengkaji kemungkinan-kemungkinan reorganisasi instansi pemerintahan lainnya.
"Kami [Kementerian PAN] mengajukan ke Presiden [soal regorganisasi] sebanyak tiga alternatif. Presiden sendirilah yang menentukan. Yang pasti ada tahapan-tahapan yang harus dijalani," ujarnya.
Tiga instansi
Instansi-instansi pemerintahan, baik departemen maupun non-departemen yang disebut-sebut bakal direorganisasi, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam), Depkeu, dan Depnakertrans.
Dalam salah satu alternatif, yang sempat disebut-sebut adalah kemungkinan menggabungkan instansi perpajakan di lingkungan Departemen Keuangan menjadi Badan Penerimaan Negara (BPN) yang bertanggungjawab langsung ke presiden.
Dalam laporan sebelumnya, disebutkan menyebutkan Kantor kementerian negara PAN telah mengajukan usulan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang independen kepada Presiden Megawati Soekarnoputri dalam rancangan reorganisasi Departemen Keuangan.
Feisal menyebutkan dalam usulan lembaga penerimaan negara yang independen itu, pihaknya tidak bermaksud memangkas ke-wenangan Menkeu, tetapi justru berkeinginan menyempurnakan organisasi Depkeu agar lebih efektif dan efisien.
"Kami memang telah mengusulkannya ke presiden. Sistem koordinasinya masih tetap ke Menteri Keuangan, tetapi kepala badan akan bertanggungjawab langsung kepada presiden," katanya beberapa waktu lalu.
Dalam usulan reorganisasi Depkeu tersebut, Feisal mengatakan, pihaknya menawarkan dua opsi. Alternatif pertama, penyempurnaan organisasi sesuai dengan usulan Menkeu.
Kedua, penyempurnaan organisasi Depkeu sekaligus memisahkan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan negara dalam badan baru yang berbentuk lembaga non departemen.
Dalam surat No. B/59/M.PAN/ 1/2004 yang disampaikan kepada Presiden, Men-PAN menyebutkan pembentukan BPN yang mandiri sesuai dengan arahan presiden dan menampung usul yang disampaikan Menkeu.
Selama ini, lanjut Feisal, lembaga di bawah Depkeu cukup gemuk, sehingga dinilai tidak lagi efektif. "Karena saya ditugaskan untuk mendayagunakan aparatur secara efektif, maka saya tawarkan gagasan ini kepada presiden."
Dalam surat No.S-I11/MK/2004 yang ditujukan ke Presiden pada 26 Januari 2004, Menkeu menyebutkan jika proposal Men-PAN mengenai badan baru itu diterapkan akan berimplikasi luas dan bisa mengganggu pelaksanaan APBN.
Boediono dalam surat itu lebih sepakat dengan alternatif lainnya, yakni penyempurnaan organisasi Depkeu seperti usulan Lapangan Banteng masih dalam kajian dan pembahasan mendalam.
Restrukturisasi Bapepam
Sementara itu, Bapepam sendiri sejak akhir Juli 2003 lalu juga sudah mengajukan draf restrukturisasi organisasi ke Menteri Keuangan untuk dipelajari dan dibahas dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).
Ketua Bapepam Herwidayatmo mengatakan draf restrukturisasi organisasi yang diserahkan ke Menkeu itu memuat rencana reorganisasi otoritas pasar modal itu yang nantinya hanya memiliki unit teknis utama.
"Intinya ke depan unit teknis utama Bapepam nantinya meliputi market regulation, investment management, dan corporate finance. Ketiga unit inti ini nantinya berisikan biro-biro terkait," ujarnya kepada Bisnis waktu itu. (gak)
sumber: