Rapat Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

13 Oktober 2012

Pada hari Sabtu (22/1/2011) telah dilakukan Rapat kerja yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono didampingi Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta, Menteri Kehutanan, Kehutanan Zulkifli Hasan dan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Maulan Ali serta pelaku industri pertambangan yang melakukan kegiatanya di wilayah Bangka Belitung. Rapat kerja juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Setiawan serta Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penghasil timah putih (stanum) yang dikenal luas di pasar internasional dengan merk dagang BANGKA TIN. Penambangannya sebagian besar masih diusahakan oleh 2 (dua) perusahaan besar yaitu PT. Tambang Timah, Tbk dan PT. Kobatin. Berdasarkan informasi Badan Geologi, Kementerian ESDM tahun 2009, Provinsi ini memiliki sumber daya timah sebanyak 650.135 ton dengan total cadangan sebesar 33.991 ton.

Kondisi lingkungan yang yang rusak yang juga akibat adanya pertambangan tanpa izin ini memperburuk keadaan lingkungan dan juga menjadikan masalah pemanfaatan sumber cadangan timah yang tidak terkontrol. Menurut Boediono, harus ada terobosan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan di Babel. Pemerintah pusat, lanjut Boediono, akan membantu Pemprov Babel dalam menangani masalah lingkungan.
"Oleh sebab itu, ini (kerusakan lingkungan) akan dibahas oleh satu tim dari pusat. Nanti Pak Menhut (Zulkifli Hasan) sebagai leading, juga Menteri ESDM, Menteri LH juga akan ikut dan kemungkinan sekali nanti dengan menteri yang lainnya yang diperlukan," papar Boediono.
Selain membantu mengembalikan kondisi lingkungan, tim ini juga akan bertugas untuk mencari alternatif mata pencaharian bagi penduduk Babel. Pasalnya, menambang timah, sudah menjadi kegiatan utama dari masyarakat sekitar.

Wapres menjelaskan, timah merupakan sumber daya alam yang akan tidak bisa diperbaharui kembali. Lagi pula harga bahan tambang ini juga relatif tidak stabil di pasaran. “Begitu yang diambil habis ya habis” lanjut Boediono. Pada kesempatan itu pula Wapres Boediono menyarankan supaya Pemerintah Provinsi harus mulai memikirkan rencana jangka menengah untuk mensiasati hal ini. Jangan sampai karena terlena dengan kekayaan alam timah Pemprov melupakan kegiatan ekonomi lainnya, yang tentunya ini dapat membawa Babel untuk survive dan mempunyai suatu jalur pembangunan yang berkelanjutan. (nareshwara)

sumber: