Rakor Sinkronisasi Program CD Disayangkan
Hanya Dihadiri 7 Perusahaan
TANAH GROGOT- Kaltimpos, 16 Februari 2004-
Tidak diperoleh keterangan menyangkut ketidakhadiran sejumlah perusahaan pada rakor sinkronisasi program CD ini.
Namun, salah seorang anggota DPRD Pasir Drs H Ayub Budiono sangat menyayangkan ketidakhadiran perusahaan ini. Karena keberadaan perusahaan di bumi “Daya Taka� seharusnya tidak saja menyumbang bagi pendapatan asli daerah (PAD), tapi juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan masyarakat.
Rakor CD yang digelar di ruang rapat Bappeda Pasir, selain dihadiri sejumlah perwakilan dari perusahaan tambang batubara, seperti PT Kideco, BHP serta sejumlah perusahaan perkebunan dan perkayuan ini, juga dihadiri para Camat, Kepala Dinas, Instansi dan Badan terkait di lingkungan Pemkab Pasir. Selain itu juga dihadiri Komisi A DPRD Pasir Drs Undang Waras, dan H Ayub Budiono beserta anggota.
HARUS SINERGIS
Sementara, Kepala Bappeda Pasir Ir Sanusi Oneih dalam sambutannya mengatakan, dalam pelaksanaan otonomi daerah, peran pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat berjalan secara sinergis. Jika tidak, maka proses pembangunan akan menjadi tidak terarah, bahkan tidak optimal dan terkesan adanya terjadi pemborosan.
Untuk menghindari hal itu, maka perlu menyamakan persepsi terhadap peran serta swasta dalam pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya melalui program CD yang perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah dan swasta sehingga dalam realisasinya di lapangan, hasil pembangunan yang diwujudkan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat di lingkungan perusahaan itu berada.
Menurut Sanusi, dengan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan, maka perlu adanya kontribusi yang nyata bagi perusahaan untuk membangun daerah di mana perusahaan itu berada, guna mempercepat proses pembangunan yang diharapkan masyarakat.
Selain itu, kata Sanusi, melihat adanya potensi masyarakat baik potensi lokal yang menyangkut sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) diharapkan adanya kemandirian masyarakat untuk turut membangun daerah sehingga akan terlaksana secara optimal dalam upaya membangun bumi “Daya Taka� melalui kontribusi dari pihak swasta.
Sanusi juga mengatakan, untuk daftar usulan proyek yang akan diusulkan untuk tahun 2004 ini mencapai Rp700 miliar lebih, itu pun belum proyek infrastruktur pada pendanaan APBD sebesar Rp450 miliar lebih. “Kira-kira masih sekitar Rp250 miliar lebih yang belum terakomodasi, maka dari jumlah ini kita harapkan adanya sejumlah usulan yang bisa masuk dalam program CD, sebelum anggaran final,� jelas Sanusi.
Menurutnya, adapun rekapitulasi usulan proyek dari 8 Kecamatan dari masyarakat yang dibahas, untuk Kecamatan Tanah Grogot 18 usulan, Pasir Belengkong 10 usulan, Kuaro 6 usulan, Batu Engau 12 usulan, Batu Sopang 11 usulan, Muara Komam 2 usulan, Long Kali 14 usulan dan Kecamatan Long Ikis 2 usulan