Pungutan Batu Bara Untuk Pendidikan Bisa Terkumpul Rp 30 M Setiap Tahun

GAGASAN

"Anggota DPR Komisi E di hadapan kami menyatakan anggaran pendidikan Kalsel 30 %. Di atas standar nasional (20%). Ditambah BOS sebagai kompensasi + usulan dana alternatif dari batu bara, kendala pendidikan pasti teratasi. Tinggal bagaimana realisasinya," demikian bunyi SMS dari Alpi, mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Unlam dari nomor handphone 081952962xxx.

Sedang Aidil Akbar, warga Pelambuan Banjarmasin mengaku sangat senang jika gagasan pungutan batu bara untuk pendidikan itu terwujud. Pasalnya, meski kini sudah ada dana bantuan operasional sekolah (BOS), dia tetap merogoh kocek Rp15 ribu per bulan untuk menyekolahkan anaknya di sebuah SMP.

Sementara Tony warga Bincau, Martapura dalam pesan singkatnya sedikit ragu dengan gagasan itu. Dia mengatakan, "Kalau hanya sekedar wacana saja lebih baik kita akhiri. Yang terpenting buktinya dong, biar tidak banyak orang mengharap."

Sedang Drs H Nurdin, warga Cemara Raya Banjarmasin mengingatkan agar lembaga legislatif dan eksekutif membicarakan gagasan pungutan batu bara untuk pendidikan secara serius. Dia juga berharap agar pengusaha batu bara mau membantu dunia pendidikan di banua ini.

Sekadar gambaran, produksi batu bara legal di Kalsel pada 2005 mencapai 60 juta ton. Jika dikalikan Rp500 hasilnya adalah Rp3 miliar per tahun. Artinya akan ada dana segar sebesar Rp3 miliar setiap tahun untuk pendidikan. Bukan mustahil sekolah di bumi Lambung Mangkurat ini akan gratis. Akan lebih membantu dibandingkan program humanis pemerintah melalui dana BOS.

Betapa tidak, meski sudah ada dana BOS, sekolah-sekolah masih membebankan sejumlah pungutan untuk menutup anggaran operasionalnya. Berdasar penelusuran BPost, mayoritas sekolah tingkat SMP masih melakukan pungutan.

Seperti di SMPN 1 Kota Banjarmasin. Mengusung alasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) sebesar Rp400 juta, yang lebih tinggi dibanding kucuran dana BOS ‘hanya’ sebesar Rp100 juta, SMPN 1 Banjarmasin yang memiliki 350 siswa itu memungut iuran sekolah sebesar Rp15 ribu per siswa tiap bulan. Iuran ini lebih ringan dibanding sebelum dana BOS cair yakni sebesar Rp25 ribu. Artinya setiap siswa mendapat subsidi sebesar Rp10 ribu.

Padahal berdasar iklan layanan masyarakat dari Departemen Pendidikan Nasional yang dibintangi Dik Doank dan Mendiknas Bambang Sudibyo, seorang siswa SMP berhak Rp27 ribu. Meski demikian, sekolah ini membebaskan 80 siswa keluarga miskin dari segala pungutan sekolah.

"Dana BOS yang diterima sekolah, belum sesuai dengan kebutuhan yang harus dibiayai. Karena jumlah yang diterima sangat kecil, jika dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, maka terpaksa dilakukan pungutan," jelas Wakil Kepala SMPN 1 Banjarmasin, M Nawawi.

Apalagi, lanjutnya, jika harus digunakan untuk membeli buku, uang transpor ataupun kebutuhan lain seperti yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan penggunaan dana BOS, sangat tidak cukup.

Namun demikian, kata Nawawi, dana BOS tetap diberikan kepada siswa secara menyeluruh dengan subsidi yang kecil. "Karena kalau tidak dibagi secara rata, nanti akan menyalahi aturan. Sebab petunjuknya begitu, sehingga meskipun kecil tetap dibagi. Dan itu sudah sepersetujuan wali murid," katanya.

Di sekolah elit seperti SDI Sabilal Muhtadin, besarnya dana BOS jauh dari RAPBS. Dana BOS hanya Rp80 juta sementara kebutuhan operasional sekolah mencapai Rp146 juta. Untungnya wali murid sekolah ini kaya-kaya sehingga dipungut bersedia meski dipungut iuran komite Rp125 ribu/bulan/siswa.

Akan tetapi untuk SD di pinggiran, wali muridnya sudah tidak perlu merogoh kocek untuk bayar sekolah. Menurut Kepala SDN Melayu 12 Banjarmasin, Fitriyana, jauh sebelum ada dana BOS, sekolah sudah menggratiskan siswanya yang tidak mampu. Terlebih setelah menerima BOS yang besarnya Rp46 juta. Jelas sekolah bisa digratiskan lantaran RAPBS hanya Rp45 juta. rbt/c5/bersambung