Privatisasi PT Timah Harus Hati-hati
 |
| BangkaPost Rabu, 15 Juni 2005 03:41:38 |
|
JAKARTA –– Pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan privatisasi PT Bukit Asam dan PT Timah Tbk. Problematika yang terjadi dalam dan di lingkungan BUMN di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung harus dicarikan solusi terlebih dahulu dan mengutamakan peningkatan kinerja perusahaan. “Privatisasi jangan hanya untuk mengejar APBN dan menguntungkan pemilik saham saja, akan tetapi masyarakat di sekitarnya harus diuntungkan,� kata anggota Komisi VI DPR Ir Azhar Romli di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (14/6). Anggota Fraksi Golkar asal Bangka Belitung ini menanggapi program pemerintah yang dianggap tidak konsisten. Menurutnya, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang berkampanye, saat itu berjanji tidak akan melakukan penjualan BUMN, kenyataannya sekarang malah ingin melego BUMN bidang pertambangan dan perbankan guna memenuhi kebutuhan APBN. Azhar menyarankan, kepada Meneg BUMN Soegiharto, kalau privatisasi sangat diperlukan agar tidak menjual BUMN-BUMN yang telah nyata-nyata untung, akan tetapi harus difokuskan pada BUMN yang merugi. Sehingga selain melepaskan beban BUMN rugi, juga memberikan kesempatan kepada swasta untuk melakukan restrukturisasi perusahaan itu. “Privatisasi harus diarahkan pada BUMN yang rugi atau yang tidak menyentuh hajat hidup orang banyak,� tandasnya. Khusus PT Timah Tbk yang oleh pemerintah 14 persen sahamnya akan dilego, Azhar mengingatkan, saat ini saham pemerintah di PT Timah sebesar 65 persen. Artinya, untuk melepas itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan masalah yang terjadi. Problem yang tejadi saat ini di PT Timah, tandasnya, adanya penambangan liar di KP-KP PT Timah yang telah merusak lingkungan, PT Timah juga belum mampu memberikan harga penjualan pasir timah yang dianggap sesuai. “PT Timah harus membeli dengan harga tinggi, sama dengan harga yang diberikan broker-broker timah, agar tidak jatuh pada tengkulak yang akhirnya diselundupkan,� ujarnya. Masalah lainnya, privatisasi harus dilakukan sembari menyelesaikan masalah mantan karyawan PT Timah (MKT). Bagaimana teknis penyelesaiannya, kata Azhar, dipercayakan kepada para pemilik saham sehingga dalam swastanisasi PT Timah nanti tidak akan menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, Azhar meminta agar privatisasi terhadap PT Timah Tbk dilakukan secara selektif yang ketat agar mampu membuat manajemen yang lebih efisien dan efektif sehingga mampu menyelesaikan problem yang terjadi. “Saya akan bersikap tegas saat membicarakan hal ini dengan Meneg BUMN. Walaupun PTBA dan PT Timah masuk dalam list privatisasi, tapi jangan sampai menyinggung perasaan masyarakat sekitar dan tidak ada pengurangan tenaga kerja yang ada,� tandasnya. (JBP/ewa) |