Privatisasi BUMN Bank dan Pertambangan Jadi Prioritas
 |
| BangkaPost.com.Selasa, 14 Juni 2005 00:24:09 |
|
JAKARTA –– Menteri Negara BUMN Sugiharto menyatakan pihaknya akan memprioritaskan privatisasi BUMN di sektor perbankan dan pertambangan pada tahun ini guna memenuhi target setoran APBN 2005. “Saya kira yang paling mudah dan gampang itu adalah (BUMN) perbankan dan pertambangan. karena sudah ada kesepakatan dalam Panitia Kerja (Panja) DPR yang lalu,� kata Sugiharto di sela mengikuti Rapat Gabungan Menko Perekonomian dengan Komisi IV, VI, VII, IX dan XI DPR di Jakarta, Senin (13/6). Sugiharto tak bersedia menyebut BUMN bank dan pertambangan mana yang akan diprioritaskan dijual ke swasta. Alasannya, jika dia menyampaikannya sekarang, akan melanggar UU Pasar Modal. Diperkirakan, BUMN tersebut antara lain Bank BNI dan BRI karena telah pernah diajukan oleh Pemerintah tertdahulu kepada DPR dan telah disetujui DPR. “Kita tak akan umumkan sekarang mengenai perusahaan mana yang akan di-relisting, karena itu akan menimbulkan spekulasi harga saham yang tidak baik,� katanya. Meski saat ini Pemerintah tinggal punya waktu relatif pendek dalam tahun anggaran 2005 yakni hanya berkisar 6,5 bulan, Sugiharto menilai waktu tersebut cukup untuk mempersiapkan BUMN yang akan dijual. Ia juga menegaskan, agar mendapatkan hasil penjualan yang maksimum, privatisasi harus memperhatikan timing (waktu) dan harga yang tepat. “waktu yang tidak tepat akan bisa menimbulkan tekanan pada harga, dan harga bisa menimbulkan tekanan pada target setoran APBN 2005,� ujarnya. Sebelumnya, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menyatakan, dari program privatisasi pemerintah berharap bisa mendapatkan pemasukan untuk APBN 2005 sebesar 13 triliun. Menurut Sugiharto, privatisasi bukan satu-satunya pekerjaan utama untuk memenuhi setoran APBN 2005. Jika privatisasi diarahkan untuk menutup beban edefisit, Kementeriannya juga memasang target untuk setoran penerimaan APBN dari pendapatan deviden BUMN. Pemasukan dari deviden itu antara lain diupayakan dengan usulan pembagian deviden interim 2005. “Insyaallah sebelum akhir tahun anggaran 2005, target privatisasi dan setoran deviden bisa dicapai,� kata Sugiharto. Di tempat sama, Menteri Keuangan Jusuf Anwar menilai, dalam program privatisasi, pilihan metode paling tepat adalah melalui penawaran saham kepada publik atau IPO (initial public offering) ketimbang melalui metode penjualan kepada calon mitra strategis atau Strategic Partner. Alasannya, dengan IPO, saham dan keuntungan BUMN yang dinilai memiliki bisnis yang prospektif bisa dimiliki dan dinikmati oleh banyak orang. Sementara, dengan metode Strategic Partner, saham dan keuntungan BUMN hanya dinikmati oleh segelintir kelompok. Pilihan privatisasi melalui IPO, lanjut Anwar, juga lebih selaras dengan jiwa dan semangat pasal 33 UUD 1945.(jbp/fin) |