Polda Minta Bantuan Bareskrim
Polda Minta Bantuan Bareskrim
Banjarmasin, BPost
Sebelumnya, penyidik Polda dikirim guna melacak turun sudah tidaknya permohonan izin pemeriksaan dua bupati kepada presiden, di Sekretariat Negara.
Kapolda Kalsel Brigjen Halba R Nugroho, Selasa (31/1) membenarkan pihaknya telah meminta bantuan Bareskrim Mabes Polri terkait surat permohonan izin pemeriksaan.
"Bareskrim tentu memiliki akses ke Sekretariat Negara untuk menanyakan apakah surat izin pemeriksaan telah keluar atau belum. Kita berharap dapat mengetahui apakah izin tersebut telah turun," jelasnya.
Disebutkan kapolda, surat izin pemeriksaan itu untuk Bupati Tanah Laut Adriansyah dan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar. Saat ini, aku Halba, pihaknya masih menunggu izin tersebut guna melakukan pemeriksaan terhadap kedua bupati tersebut.
Selain masih menunggu dua surat izin pemeriksaan, kapolda mengungkapkan pihaknya akan mengirim izin pemeriksaan untuk dua bupati lainnya. Sayangnya, siapa dua bupati dimaksud, Halba menolak menyebutkannya.
Sekadar pengingat, Polda Kalsel menelisik enam bupati di Kalsel yang diduga terkait kasus penambangan tanpa izin di daerah masing-masing. Keenam bupati itu yakni Bupati Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kotabaru, Tabalong, Tapin dan Banjar.
Penyidik Polda Kalsel terus berupaya keras agar segera bisa memeriksa sejumlah bupati yang diduga terlibat kasus illegal minning. Itu sebabnya, penyidik tengah menanyakan nasib surat izin pemeriksaan ke sekretariat negara. Direktur Reskrim Komisarisa Besar Guritno Sigit kepada wartawan, Senin (23/1), mengemukakan, penyidik ingin mengetahui kepastian usia pengajuan surat izin pemeriksaan.
Jika sudah berusia 60 hari, katanya, pemeriksaan terhadap para bupati tidak perlu menunggu izin lagi. "Sesuai peraturan, jika 60 hari surat izin tidak turun, kita bisa memeriksa yang bersangkutan," cetusnya.
Berlarut-larutnya penanganan kasus tersebut, Polda Kalsel diam-diam mengirim sejumlah perwira ke Jakarta khusus menelusuri soal perizinan tersebut.
"Sampai saat ini kita belum menerimanya. Itu sebabnya kita sedang menelusurinya," jelas kapolda. dwi
Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) benar-benar serius menangani kasus yang melibatkan sejumlah bupati di daerah ini. Polda Kalsel bahkan telah meminta bantuan Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) untuk mengurus izin pemeriksaan kepada Presiden Yudhoyono. sumber: