PLN Talangi Dulu PLTU 10.000 MW

Jakarta, Kompas - PT Perusahaan Listrik Negara akan menalangi dulu biaya pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara 10.000 megawatt yang sudah ditandatangani kontraknya. Langkah itu dilakukan karena pembicaraan untuk proses pendanaan dengan pihak China belum juga selesai.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Eddie Widiono, Rabu (21/3), seusai acara penandatanganan kontrak migas dan listrik di Subang, mengatakan, tim Departemen Keuangan dan PLN masih membicarakan bentuk jaminan pemerintah dalam pendanaan yang akan dikeluarkan perbankan China.

"Meskipun masalah pendanaan masih dalam pembicaraan, proyek ini bisa tetap jalan karena PLN kan punya kewajiban menyediakan 15 persen dari pendanaan," kata Eddie.

PLN telah menandatangani lima kontrak konstruksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Proyek-proyek itu adalah PLTU Suralaya 625 megawatt (MW), PLTU Paiton Baru 660 MW, PLTU Labuan 3 x 330 MW, dan PLTU Rembang 2 x 316 MW.

Kecuali PLTU Rembang yang dikerjakan oleh kontraktor Malaysia, empat PLTU lainnya menggunakan pendanaan dari China dengan total nilai investasi 2,25 miliar dollar AS atau setara Rp 20,25 triliun. Masih ada 30 proyek PLTU di Jawa dan luar Jawa yang proses tendernya belum selesai.

Sesuai dengan kesepakatan lelang pengadaan pembangkit yang dikeluarkan PT PLN, perusahaan pemenang lelang pembangun pembangkit tersebut harus menyediakan 85 persen dari total nilai proyek.

Berdasarkan perhitungan Departemen Keuangan, kebutuhan investasi proyek kelistrikan 10.000 MW mencapai Rp 56 triliun. Kebutuhan dana dari internal PLN dicukupi dengan menerbitkan obligasi internasional. PT PLN telah menerbitkan obligasi internasional 1 miliar dollar AS pada Oktober 2006 dan obligasi dalam bentuk rupiah sebesar Rp 2,4 triliun.

 

sumber: