1. Home
  2. Detil Berita

Pertambangan Hambat RAPBD Kotabaru

Pertambangan Hambat RAPBD Kotabaru

Banjarmasinpost, 23 Februari 2006

 

Kotabaru, BPost
Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotabaru 2006 molor dari jadwal yang ditentukan. Pasalnya, rapat pembahasan RAPBD yang semestinya rampung 16 Februari 2006 lalu, akhirnya molor karena Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) yang mendapat giliran terakhir untuk menjelaskan rencana anggarannya tidak siap dengan data.

Sementara, dewan meminta data tentang pemegang kuasa pertambangan yang beroperasi di Kotabaru, serta data pemegang PKP2B yang ada, termasuk laporan keluarnya batu-bara dan hasil tambang lain.

Namun, dinas Pertambangan mengaku tidak mempunyai data dimaksud. Padahal, data tersebut sedianya akan digunakan sebagai patokan meningkatkan royalti sehingga bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotabaru.

Anggota panitia anggaran dari Komisi B Alpidri Sugian Noor ST kepada sejumlah wartawan, akhir pekan tadi, mengaku sudah beberapa kali meminta Dinas Pertambangan untuk hadir dalam pembahasan.

Namun, yang hadir hanya perwakilan --bukan kepala dinasnya dan mereka juga belum bisa memberikan penjelasan yang memuaskan dihadapan panggar RAPBD.

Sebelumnya, hasil rumusan sejumlah anggota panggar, Dinas Pertambangan adalah dinas yang berpotensi meningkatkan PAD menjadi Rp10 miliar.

Untuk itu, panggar meminta data yang seharusnya bisa didapat dari laporan Dinas Pertambangan saat ini. Dewan juga menyarankan kepada dinas terkait untuk meminta data kepada Adpel dan Bea Cukai, bukan dari pusat seperti yang dilaporkan saat ini.

"Kalau dari pusat tidak perlu lagi kita bahas, untuk apa. Yang kita inginkan laporan langsung dari dinas Pertambangan jadi kita bisa merinci kira-kira berapa anggaran yang akan dinaikkan untuk Dinas Pertambangan, juga target yang harus dicapai. Jangan hanya minta pos belanja yang dinaikkan, sementara target peningkatan royalti untuk PAD tetap, kan aneh," jelasnya.

Sementara, anggota panggar lainnya, H Ismail menekankan agar laporan harus jelas bukan sekedar perkiraan-perkiraan, sehingga hasil nyata bisa dicapai melalui target yang sudah diberikan.

Permasalahan inilah yang dinilai menjadi penghambat pembahasan RAPBD saat ini, dinas Pertambangan dinilai tidak bisa merinci peluang-peluang yang bisa menjadi sumber masukan baru karena tidak memiliki data.

"Bagaimana mau dibahas, datanya saja tidak lengkap. Yang kita minta sederhana saja, berapa jumlah hasil tambang yang keluar, dan jenis apa saja pertambangan yang ada di Kotabaru. Dari sana kita bisa melihat biaya belanja yang dikeluarkan bisa mendongkrak PAD. Kalau mereka tidak bisa memberikan data tersebut, kemungkinan kita hanya akan menyetujui anggaran Dinas Pertambangan seperti tahun lalu dan tidak meningkat," jelasnya.

Penilaian tidak serius dilontarkan anggota panggar lainnya, Alamaturradiyah dan H Syahiduddin. Mereka menilai ada beberapa dinas yang tidak serius dengan pembahasan ini.

Terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru, Abdul Haris SSos MSi enggan berkomentar banyak. Ia hanya membantah pihaknya telah menghambat pembahasan RAPBD, sehingga penyelesaiannya terlambat. Ia juga menegaskan, pihaknya segera melengkapi data-data yang diminta panitia anggaran.

"Kami tidak menghambat pembahasan panggar, tapi keadaan saat ini seperti penambang pemegang KP yang tidak beroperasinal lagi mempersulit kita," jelasnya singkat sambil bergegas meninggalkan gedung DPRD Kotabaru.

sumber: