|
JAKARTA (Media): Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama berbagai elemen sipil masyarakat, mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemutusan hubungan dengan lembaga moneter dunia. Hal itu disebabkan, dominasi keberadaan Bank Dunia (WB) dan merupakan ekspresi baru dari wajah penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) Indonesia. Demikian pernyataan sikap yang dikeluarkan Koalisi LSM tersebut, di Jakarta, kemarin, sekaligus menandai peringatan Hari Bumi Sedunia dengan tema "Akhiri 60 Tahun Penjajahan Bank Dunia dan IMF", yang bertepatan dengan hari lahirnya Bank Dunia.
Berdasarkan pandangan mereka, dengan beban utang pemerintah sebesar Rp600 triliun, maka pembayaran cicilan utang dalam negeri setidaknya mengambil porsi 52% dari total penerimaan pajak masyarakat. Terlebih lagi, prinsip pengelolaan utang tersebut lebih mengikuti kepentingan pemodal yang memberi konsesi lebih besar terhadap perusakan lingkungan hidup domestik. Menurut Koordinator Keluarga Besar Nurani Senja (KBNS) Aji Kusuma yang turut terlibat dalam unjuk rasa tersebut, eksploitasi kekayaan bumi nusantara diperparah dengan kebijakan elite pemerintah yang tidak memihak rakyat. Pusat perayaan Hari Bumi di Jakarta, dikonsentrasikan pada institusi World Bank. Sekurangnya, sekitar 300 orang berkumpul di Jalan Jenderal Sudirman yang menuju ke arah kantor Bursa Efek Jakarta, yang berasal dari berbagai kelompok organisasi. Kehadiran mereka menyebabkan jalur lambat di kawasan tersebut menjadi macet. Dari dua ruas yang ada, hanya satu yang dapat difungsikan secara berkala. Selain berorasi dan membagikan pamflet, mereka juga melakukan aksi teatrikal happening art dengan mengusung bola dunia ukuran besar yang tercabik-cabik akibat perusakan lingkungan. Aksi yang berlangsung selama dua jam tersebut mendapat pengawalan ketat dari sekitar 80 petugas keamanan gabungan polisi dan satpam. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta bersama sekitar 150 warga Bojong, Bogor, juga meminta Pemeritah Provinsi DKI dan Kabupaten Bogor, untuk segera menuntaskan penutupan tempat pembuangan akhir (TPA) yang terletak di tengah lokasi perkampungan. Menurut mereka, pembangunan TPA tersebut telah cacat secara yuridis formal dan dari sisi amdal. Terkatung-katungnya persoalan itu, disinyalir merupakan konspirasi antara PT Wira Guna Sejahtera sebagai pengelola TPA dan aparatur pemerintahan. Lebih lanjut, Koordinator Walhi Jakarta Slamet Daroyni mengatakan, gagasan developmentalism yang mengabaikan konsep ekologis, malah menjadi dampak persoalan baru pada kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat. Secara nyata, imbuhnya, hal tersebut dapat dilihat dengan sejumlah bencana alam besar yang terjadi belakangan ini. Beberapa organisasi yang hadir pada acara tersebut, antara lain Urban Poor Consortium (UPC), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan lain sebagainya.
Tanam pohon
Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat Ralph L Boyce, pada peringatan Hari Bumi sedunia ke-34 dengan mengambil tema Earth for All, melakukan penanaman pohon air mancur. Spesies tanaman ini, berasal dari daerah tropis Afrika, yang memiliki nama Latin Spathodea campanulata. Kegiatan penanaman pohon tersebut, merupakan bentuk simbolisasi dari komitmen pihak Kedubes AS, yang secara berkelanjutan berupaya mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Dalam sambutannya, Boyce mengatakan, pemerintah AS telah merumuskan tujuan baru terkait dengan upaya konservasi lingkungan hidup. Di antaranya, dengan mengurangi buangan merkuri pada produk energi dan mengakhiri penjualan serta ekspor kayu yang ditebang secara liar di seluruh dunia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur USAID (United State Agency for International Development) Wiliam Frej menyatakan kegembiraannya sehubungan dengan kemajuan hasil pengurangan bensin bertimbel hitam di Indonesia. Menurutnya, dampak penggunaan bensin bertimbel berimbas pada penurunan angka kesehatan 70% warga kota. Hal itu berisiko menyebabkan kanker serta membuat penyakit saluran pernapasan. |
