Perlu Standarisasi Kebijakan Daerah: Rangsang Daya Tarik Investasi
Jawapos, 2 Februari 2004, Pemerintah menghimbau agar daerah merumuskan aturan yang jelas mengenai kebijakan daerah, khususnya yang terkait dengan pertumbuhan iklim investasi. Kebijakan tersebut sebaiknya ditetapkan dengan standarisasi yang
"Daerah jangan berfokus bagaimana memperoleh DAU atau DAK. Sekarang perlu diubah bagaimana merumuskan yang jelas tentang kebijakan di daerahnya," kata Menkeu Boediono usai pengumuman pemenang Peringkat Daya Tarik Investasi Kabupaten dan
Untuk menarik investasi, lanjut Boediono, daerah harus menghilangkan kendala-kendala investasi di daerah. Salah satunya dilakukan dengan mengurangi pungutan-pungutan tidak resmi yang acapkali menghantui pelaku dunia usaha.
Menurut Boediono, upaya pemerintah pusat untuk menarik investasi dengan menerbitkan white paper dimana pemerintah berusaha meyakinkan investor dengan janji untuk mendukung iklim investasi yag lebih baik dapat diaplikasikan di daerah. "Mungkin, rekan-rekan di daerah bisa merumuskan hal yang sama dalam satu atau dua tahun ke depan untuk menjawab keluhan para investor," paparnya.
Bagaimana komentar kalangan pengusaha? Ketua harian Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) Sofjan Wanandi mengungkapkan, pungli di daerah benar-benar membebani dunia usaha.
"Lebih 10 persen dari biaya produksi yang dikeluarkan pengusaha adalah untuk membayar pungli. Padahal, untuk gaji karyawan saja, cost-nya hanya dua persen," bebernya. Pengusaha juga harus membayar tambahan biaya tidak resmi yang bisa mencapai 60,6 persen dari biaya resmi.
Sedang Ketua Umum Kadin, Aburizal Bakrie alias Ical juga berharap pelaksanaan otonomi daerah jangan makin membebani dunia usaha. Sebab, jika pengusaha terus diincar sebagai sapi perahan, maka harapan untuk menumbuhkan investasi dan bisnis di daerah mustahil akan terwujud.
Dunia usaha memiliki kesempatan untuk berkembang di era otonomi. Sayangnya lain hal yang terjadi. "Bukannya cerita sukses, tetapi muncul benturan kepentingan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha," kata Ical.
Ditambahkannya, beban dunia usaha bertambah berat karena kepentingan antara pusat dan daerah sering berbenturan. Akibatnya dunia usaha tidak dapat berjalan secara optimal. Semua beban dan benturan itu menyebabkan ekonomi biaya tnggi pada dunia usaha. "Kami mendesak agar ekonomi biaya tinggi dihilangkan karena membebani persiangan di era global," ungkapnya.