Perda Tambang Dipertanyakan

Gugatan ini dilontarkan FPG melalui juru bicaranya KH Abd Wahid Khaliq, dalam pemandangan umum fraksi menanggapi Perubahan APBD 2004 yang diajukan eksekutif di Gedung DPRD, Kamis (5/8).

"Perda Penambangan Rakyat, khususnya pendulangan intan tradisional semi mekanik terkesan jalan di tempat. Padahalnya dampaknya membuat lingkungan sekitar semakin rusak," tegas Wahid.

Tragisnya, penambangan ilegal tidak hanya terjadi di kawasan pinggiran, namun juga sudah merambah kawasan pusat perkotaan, seperti yang terjadi di Jalan Guntung Rambai RT 33 Loktabat Banjarbaru.

Karena itu, Wahid mengatakan fraksinya mengusulkan untuk dilakukan peninjauan ulang isi Perda Pertambangan Rakyat melalui pembahasan bersama antara eksekutif, legislatif, LSM dan komponen masyarakat lainnya.

Kondisi ini juga diakui Kadistam Banjarbaru, Joko Hardiyono. Dia mengaku banyaknya lahan yang dicaplok secara liar untuk dijadikan sebagai lahan penambangan.

"Karena alasan ekonomi banyak orang yang secara seenaknya melakukan pendulangan di lahan-lahan yang tidak terurus. Mereka tidak mau mengerti lahan itu ada pemiliknya. Begitu mendapat informasi, tanah tersebut mengandung intan, langsung saja ditambang tanpa memikirkan kondisi lingkungan sekitar," ujar Joko.

Akibat penambangan ilegal yang marak terjadi di sejumlah kawasan ini, masyarakat sekitar banyak dirugikan terutama akibat kerusakan alam yang terjadi terutama berkaitan dengan tata air dan pencemaran alam.

Untuk menanggulangi maraknya aktivitas penambangan ilegal ini, pihak Distam sudah beberapa bulan ini memberlakukan sistem Kawasan WPR (Wilayah Penambangan Rakyat). Bekerja sama dengan tim penanggulangan PETI (Penambangan Tanpa Ijin), Distam melakukan pematokan terhadap lahan-lahan yang kerap dijadikan areal penambangan liar.