TIMIKA--MIOL: Kunjungan rombongan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang sebelumnya dijadwalkan ke lokasi penambangan PT Freeport Indonesia, Selasa pagi mengalami penundaan akibat para pengunjuk rasa melarang mereka melakukan kunjungan kerja ke lokasi tersebut. Sekitar 30 warga - yang sebagian di antaranya membawa peralatan perang berupa panah, busur, dan parang - tetap melarang rombongan itu berkunjung ke lokasi penambangan yang berjarak sekitar 90 km dari Kota Timika. Bahkan, saat berita ini diturunkan, para pengunjuk rasa kembali membuat barikade dengan membentangkan ban-ban bekas di depan ruas jalan yang menghubungkan Kota Timika dengan Kuamkilama. Ruas jalan Tembagapura-Timika pun ditutup. Akibatnya, masyarakat yang menuju dari-dan ke Kota Timika terpaksa tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Salah seorang pengunjuk rasa, Jeffri Pagawak, mengatakan pihaknya menyesalkan kunjungan kerja MRP dan DPRP yang tidak melibatkan para pengunjuk rasa. Kalaupun dilibatkan, kata Jeffir, itu terjadi pada saat-saat terakhir, padahal kunjungan kedua tim tersebut merupakan dampak dari aksi demo yang dilancarkan masyarakat dan mahasiswa di beberapa kota, termasuk Jayapura. "Seharusnya MRP dan DPRP tidak melakukan kunjungan kerja dengan pendampingan pihak Freeport, karena masalah itu ada di Freeport," ujar dia. Akibat aksi penghadangan tersebut, 29 orang anggota MRP dan DPRP masih berada di Hotel Sheraton, Timika. Selama berada di Tembagapura, kedua tim itu dijadwalkan melakukan berbagai kunjungan kerja, antara lain meninjau lokasi tambang terbuka di Grasberg dan pabrik pengolahan MP74. Walau demikian, Ketua Tim DPRP Komarudin Watubun dan Ketua Fraksi PDS J. Rumbairussy, bersama dua anggota MRP, telah mendahului kunjungan ke Tembagapura dengan mengunakan pesawat helikopter Airfast. (Ant/OL-1) | 
