1. Home
  2. Detil Berita

Penambangan Bijih Besi Disoal

Penambangan Bijih Besi Disoal

Banjarmasinpost, 2 Agustus 2005

 

Pelaihari, BPost
Ratusan orang yang mengatasnamakan Gerakan Aksi Masyarakat Tanah Laut (Gamta), Senin (1/8) siang menyerbu gedung DPRD setempat. Mereka meminta para anggota dewan-- yang sering menyatakan diri sebagai wakil rakyat, bersedia membantu rakyat kecil dari himpitan ekonomi.

Dengan mengusung sejumlah spanduk dan poster, mereka terus meneriakkan yel-yel saat memasuki halaman kantor DPRD Tala di Jalan A Syairani, Pelaihari. Spanduk itu antara lain berisi tulisan ‘Kenapa pelaihari Kacau! Berobat ka RSUD larang, masuk sekolah larang, tambang mahancur lingkungan. Wakil rakyat tolong kami’, ‘Bebaskan dana pendidikan untuk TK, SMP, SMA. Jangan sekolah dijadikan lahan bisnis, Pengadilan putusan jangan pandang bulu antara si kaya dan si miskin, Jaksa jangan tidur sebagai penegak hukum mana tanggungjawabmu, dan lain-lain.

Aksi itu sendiri disambut Ketua DPRD Tala Drs HM Danche R Arsa yang segera mempersilakan para demonstran masuk ke ruang utama sidang guna menyampaikan aspirasi. Setidaknya ada 11 poin aspirasi yang mereka usung. Di antaranya menyoroti masalah pertambangan yang banyak merugikan masyarakat.

"Pertambangan yang dilakukan PT Arutmin Indonesia di wilayah Kecamatan Kintap. Masyarakat setempat nyaris tidak pernah menikmati keberadaan perusahaan itu, terutama dalam hal ketenagakerjaan," kata juru bicaranya, Guru Eseh, yang didukung H Isul, Didi, dan M Noor.

Selain itu juga masalah kesimpangsiuran kontribusi dari PT KY (penambang bijih besi). Mereka mengharapkan para anggota dewan Tala melimpahkan persoalan tersebut ke aparat penegak hukum jika memang memiliki data.

Bahkan para penegak hukum, khususnya Kejari Pelaihari juga diminta mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek Rp8 Miliar. yang melibatkan mantan Kadis PU Ir H Abdurachiem Hairoen dan mantan ketua panitia lelang

Ristyanah ST
.

Ketua DPRD Tala Danche R Arsa menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti. Persoalan tersebut akan dikonsultasikan ke Pemkab Tala dan akan diteruskan ke pemerintah pusat. "Soal BBM, operasi pasar akan terus dilakukan," tandas H Iriansyah SSos, ketua Komisi D.

sumber: