Pemerintah Tidak Berani Menargetkan Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen 2005
Pemerintah hanya merekomendasikan laju pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. Menurut Ketua Panitia Anggaran DPR Abdullah Zainie, Sabtu (15/5), untuk memacu pertumbuhan ekonomi 6 persen yang diminta DPR, pemerintah membutuhkan dana untuk investasi sekitar Rp 500 triliun.
"Di luar ekspor nonmigas, kemampuan pemerintah sendiri melalui APBN, APBD, investasi BUMN dan BUMD, serta investasi swasta dan masyarakat tidak sebesar itu," katanya. Abdullah tak memerinci nilai ekspor nonmigas
Diungkapkan, kemampuan dana pemerintah dan swasta saat ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hanya sebesar Rp 440 triliun. "Oleh sebab itu, pemerintah hanya setuju pertumbuhan ekonomi 5,4 persen saja dari PDB," ujarnya.
Dana investasi Rp 440 triliun itu berasal dari APBN sekitar Rp 56 triliun, APBD sekitar Rp 40 triliun, dan BUMN serta BUMD sekitar Rp 135 triliun. "Sedangkan sisanya, sebesar Rp 205 triliun, berasal dari investasi swasta, apakah itu penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN). Juga konsumsi masyarakat," lanjutnya.
Asumsi laju pertumbuhan ekonomi yang pernah diajukan pemerintah melalui Menkeu Boediono dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 adalah 5,0-5,5 persen. Untuk memacu pertumbuhan 5,2 persen perlu dana sekitar Rp 425 triliun. Untuk pertumbuhan 5,0 persen perlu investasi pemerintah dan swasta sekitar Rp 407 triliun. Sementara, untuk pertumbuhan 5,5 persen pemerintah dan swasta harus investasi sekitar Rp 450 triliun.
Akhir pekan lalu Panitia Kerja DPR dan pemerintah sepakat menetapkan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Untuk laju pertumbuhan tahun ini, dari target 4,8 persen, realisasi diperkirakan juga 4,8 persen.
Abdullah mengatakan, pertumbuhan 5,4 persen pada 2005 akan tercapai jika investasi swasta mencapai jumlah yang diharapkan. "Investasi swasta yang juga kita harapkan datang adalah investor