Pemerintah Tidak Akan Tutup Freeport
Pemerintah Tidak Akan Tutup Freeport
Kamis, 16 Maret 2006 | 22:14 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah tidak akan menutup PT Freeport Indonesia walaupun unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa di Papua berujung pada kerusuhan.
"Tentu saja, jika kita tiba-tiba menutup Freeport sekarang ini, akan menimbulkan masalah. Bisa ada arbitrase dan mungkin sulit bagi kita untuk menjelaskan dengan alasan yang kokoh," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di istana presiden, Kamis (18/3).
Presiden memberi keterangan didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Polisi Jenderal Polisi Sutanto, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan jajaran kabinet Indonesia Bersatu lainnya.
Selain itu, kata Yudhoyono, penutupan Freeport akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa. "Tentunya iklim investasi nasional bisa terganggu. Bagaimana mungkin kerjasama
dalam dan luar negeri bisa dilakukan kalau tidak ada kepastian hukum dalam kegiatan investasi di Indonesia," ujar Presiden.
Masalah lainnya, lanjut Presiden, akan menimbulkan pengangguran karena pemutusan hubungan kerja
besar-besaran. "Tapi kita terbuka dan secara bersama-sama melakakukan penjelasan, kalau ada
masalah-masalah yang memang harus kita selesaikan demi keadilan dan kebenaran dalam kerjasama dengan Freeport," tambah Yudhoyono.
Presiden sendiri sangat menyesalkan dan prihatin atas kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di Papua. Yudhoyono melihat kerusahan terjadi akibat manipulasi yang dilakukan sekelompok orang. "Ada tanda-tanda gerakan ini
telah memanipulasi. Yang tadinya hanya persoalan Freeport, berkembang menjadi penolakan kepada Propinsi irian Jaya Barat, pemilihan kepala daerah, dan bahkan menyerukan kembali kemerdekaan Papua," tandasnya.
Guna meredam situasi, Presiden memerintahkan aparat dan kepala daerah untuk memulihkan kondisi keamanan secepatnya, dengan kepolisian berada di baris paling depan. Presiden juga memerintahkan Menteri Widodo, Jenderal Polisi, Marsekal Djoko Suyanto dan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar berangkat ke Papua malam ini.