Pemerintah tambah subsidi BBM Rp42,40 triliun

"Dipakai harga minyak [dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan/APBNP 2004] US$34 per barel. Subsidi BBM juga bertambah Rp42,40 triliun. Ini ada datanya," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro usai jumpa pers paparan nota keuangan di Departemen Keuangan kemarin.

Revisi itu ditetapkan berdasar asumsi rata-rata pembelian minyak Indonesia sekitar US$33 per barel pada 2004. Selain itu, menurut data yang disampaikan menteri ESDM itu, defisit anggaran pemerintah diperkirakan mencapai Rp 1,91 triliun karena perubahan asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2004 itu.

Penerimaan negara juga diketahui berkurang menjadi Rp48,29 triliun dari realisasi APBN yang diperkirakan sekitar Rp57,1 triliun, dengan dasar perhitungan kurs rupiah terhadap US$ Rp 8.700 dan produksi minyak nasional sebanyak 1,072 juta barel per hari (BPH).

Pjs. Kepala Badan Analisa Fiskal (BAF) Departemen Keuangan Anggito Abimanyu membenarkan pemerintah akan menambah subsidi BBM untuk menahan pasokan bahan bakar minyak dalam negeri akibat tingginya harga minyak dunia.

"Sekitar Rp40 triliunan lah. Itu tambahannya saja, dari yang sudah dianggarkan kemarin sebesar Rp14,5 triliun," katanya.

Di sisi lain, Purnomo menegaskan asumsi harga minyak mentah sebesar US$24 per barel yang digunakan dalam RAPBN 2005 dinilai sudah cukup konservatif karena harga komoditas itu dimungkinkan turun hingga level US$30 per barel.

Menurut dia, kenaikan harga minyak yang disebabkan oleh psikologis pedagang minyak yang menyimpan komoditas itu akibat merebaknya konflik politik di beberapa kawasan, a.l Irak, Venezuela, dan persoalan Yukos, produser minyak terbesar di dunia.

Apalagi, menteri yang juga menjabat Presiden OPEC itu juga mengakui harga keranjang (basket) minyak mentah yang ditetapkan organisasi negara eksportir minyak itu juga dinaikkan hingga US$41 per barel.

"Dimungkinkan harga minyak bisa kembali turun kalau persoalan politik itu bisa selesai. Yang pasti asumsi harga itu sudah aman."

Gas alam

Menanggapi penurunan pendapatan negara yang bersumber dari gas alam sekitar Rp489 miliar pada APBN 2004 dibandingkan asumsi RAPBN 2005, menteri menjawab hal itu disebabkan kegiatan eksploitasi dalam kontrak gas alam yang diteken tahun ini baru akan optimal pada 2006.

Bisnis mencatat total kesepakatan penjualan gas (sales purcashing agreement/SPA) yang telah ditandatangani pemerintah hingga saat ini senilai US$53 miliar.

Total nilai itu diperoleh dari penandatanganan 24 kontrak penjualan gas yang terinci atas 18 kontrak penjualan gas dalam negeri melalui pipa, satu kontrak ekspor melalui pipa, dua kontrak ekspor LNG, dan tiga kontrak penjualan LPG domestik.

Selain itu, dia menambahkan, peningkatan konsumsi gas domestik juga akan mengurangi pendapatan negara dari devisa penjualan gas.