Pemerintah Minta Kebutuhan Domestik Didahulukan

JAKARTA (Media): Pemerintah meminta produsen batu bara mengutamakan kepentingan pasokan dalam negeri demi mengamankan sistem kelistrikan nasional.

Persediaan batu bara jangan dieskpor tetapi dijual di dalam negeri. Saat ini produsen banyak mengkespor batu bara karena harga di luar negeri lebih menguntungkan. Saya mengimbau produsen batu bara tidak mengalihkan pasarnya ke luar negeri. Saya minta mereka lebih memerhatikan kepentingan nasional meskipun lebih menguntungkan bila dijual ke luar negeri, ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, kemarin.

Purnomo juga meminta PLN, di masa mendatang, melakukan kontrak penyuplaian batu bara jangka panjang sebagai bahan bakar pembangkit. Kalau ada kontrak, tidak serta merta stok batu bara habis meski ada kejadian seperti ini.

Sejauh ini sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) masih dalam status siaga karena kurangnya pasokan batu bara dari PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Banten. Ini berdampak pada anjloknya kapasitas daya pembangkit Suralaya dari 3.400 megawatt (MW) menjadi 2.200 MW.

Dari pantauan Media dari situs PLN, sampai kemarin daya listrik sistem Jamali hanya mencapai 13.710 MW dengan beban puncak 13.600 MW. Padahal, total kapasitasnya mencapai 17.710 MW, sedangkan cadangan operasinya 118 MW. Normalnya cadangan sistem Jamali 500-600 MW.

Namun, Kepala Humas PLTU Suralaya Endang Hidayat menyatakan PLTU Suralaya menjamin pasokan listrik untuk Jamali tidak akan terganggu. Jika persediaan batu bara sama sekali kosong, kebutuhan batu bara akan diganti dengan bahan bakar minyak. Namun, biayanya akan lebih mahal dibandingkan menggunakan batu bara.

Kepala Humas PLN Banten Muharman Sismantho mengatakan, krisis batu bara di PLTU Suralaya tidak mengganggu pasokan listrik untuk konsumen di Banten. Pasalnya, listrik untuk Jawa Barat dan Banten disediakan dari Penyaluran dan Pengatur Beban (P3B) di Gandul, Jakarta.

Selama ini, PLN Jawa Barat dan Banten tidak membeli listrik secara langsung ke PLTU Suralaya, tapi dari P3B. Hingga saat ini, belum ada pemberitahuan tentang ancaman kekurangan pasokan listrik dari P3B.

Pasokan dari Sumatra dan Kalimantan ke PLTU Suralaya terganggu menyusul kerusakan rel kereta api dan jalan-jalan di kedua daerah itu. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Yogo Pratomo mendesak PT Kereta Api segera memperbaiki jalur kereta api batu bara rangkaian panjang (Babaranjang) yang selama ini menjadi masalah bagi PTBA.