Pemerintah Jamin Proyek Infrastruktur Swasta

JAKARTA--MIOL: Pemerintah siap memberi jaminan kepada investor swasta yang berminat mengelola sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Hal ini sudah dilakukan pada proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik batu bara 10 ribu megawatt (Mw).

"Untuk memberikan kepastian investasi yang lebih baik, pemerintah siap menanggung risiko bersama dengan tingkat yang wajar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan pidato pembukaan Indonesia Infrastructure Conference 2006 di Jakarta Convention Center, Rabu (1/11).

Hadir pada kesempatan itu, antara lain para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, jajaran pengurus dan anggota Kadin, direksi BUMN, pimpinan lembaga keuangan internasional, dan para investor dari beberapa negara.

Menurut Presiden, pembagian risiko tersebut karena pemerintah menyadari pertimbangan utama dari investor swasta dalam menanamkan modalnya adalah meraup keuntungan. Disamping itu, pembiayaan proyek infastruktur merupakan inevstasi dengan masa pengembalian investasi (return on investment) lama.

"Tapi, jaminan pemerintah itu hanya berlaku untuk proyek yang benar-benar siap dan memenuhi syarat public-private-partnership, yaitu Peraturan Presiden Nomor 67/2005. Menteri Keuangan pada kesempatan berikutnya akan menjelaskan lebih lanjut," ujar Kepala Negara.

Kebijakan Pepres No 67/2005 ini selain menjelaskan aturan main kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam proyek infrastruktur juga semakin memperkuat kerangka kerja pembagian risiko yang lebih adil. Hal ini penting sebagai pertimbangan bisnis para investor.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengajak semua investor, kontraktor, dan institusi keuangan swasta mengambil bagian dalam acara yang menawarkan 10 model proyek senilai US$ 4,4 miliar dan 101 potensi proyek lainnya senilai US$14,7 miliar.

"Anda semua adalah bintang dari forum ini. Peran saya di sini hanya sebagai salesman atau customer service yang siap menerima keluhan investor,” ujarnya di awal pidatonya kepada para investor yang hadir.

Dikatakan, pemerintah memerlukan sedikitnya US$22 miliar setiap tahun untuk membangun infrastruktur di bidang energi, pelabuhan, perumahan, sanitasi air dan lain-lain. Namun pemerintah tidak dapat membiayai sepenuhnya pembangunan infrastruktur itu. "Porsi terbesar berasal dari swasta," jelasnya.

Disamping proyek infrastruktur bersifat komersial itu, kata Presiden pemerintah tetap menyediakan infrastruktur dasar seperti listrik dan irigasi di daerah terpencil, dan sarana pendidikan.

Presiden memastikan kondisi makroekonomi Indonesia semakin membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 5,6%, inflasi di bawah 7%, pertumbuhan perdagangan sebesar 19%, cadangan devisa US$40 miliar, nilai tukar rupiah Rp 9.200/dollar dan pendapatan perkapita sekitar US$ 1.500.

Iklim demokrasi yang semakin membaik, menurut Presiden telah menunjukkan kestabilan sosial politik yang diperkirakan terus terjadi hingga Pemilu 2009. (Wis/OL-06)