Pemerintah Didesak Bentuk Tim Selidiki Freeport
Pemerintah Didesak Bentuk Tim Selidiki Freeport
Selasa, 23 Mei 2006 | 21:57 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim investigasi independen untuk PT Freeport Indonesia. Lembaga-lembaga yang terdiri Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Indonesian Center For Environment Law (ICEL) itu meminta tim investigasi dibentuk melalui peraturan presiden.
“Supaya hasil investigasi bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,†kata Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Nasional WALHI di Jakarta hari ini. Menurut dia, ada tujuh tim tapi tak terkoordinasi satu sama lain. Tiap tim mengedepankan kepentingan masing-masing. Tim-tim itu antara lain bentukan DPR, DPD, Menteri ESDM, Menko Peekonomian, Menteri WALHI, BPK, serta Provinsi Papua.
Chalid berpendapat, seharusnya cukup satu tim yang mengakomodir aspek-aspek pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, kontrak karya, dan masalah-masalah sosial budaya. Tim sebaiknya berisi akademisi yang kredible di bidangnya serta ahli komunikasi untuk menjembatani keinginan masyarakat Papua. Koordinator JATAM, Siti Maimunah, mengatakan pemerintah juga harus membuat pernyataan resmi bahwa selama ini Freeport bermasalah.
Aqida