Pembahasan pungutan ekspor batu bara berjalan alot
Pembahasan pungutan ekspor batu bara berjalan alot
Bisnis, 11 Januari 2005
ÂÂ
Kalangan pengusaha tetap meminta agar HPE batu bara ditetapkan per tiga bulan. Sedangkan pemerintah bersikukuh harga patokan tersebut ditetapkan tiap bulan.
"Perbedaan sudut pandang mengenai HPE ini lah membuat pembahasan PE batu bara belum putus," ujar Direktur Indonesian Coal Society (ISC) Singgih Widagdo, awal pekan ini.
Pertimbangan pengusaha agar HPE ditetapkan tiap tiga bulan, menurut dia, antara lain untuk memudahkan estimasi produksi batu bara dengan perkembangan harga di pasaran.
"Terlalu singkat bila estimasi itu dilakukan dalam jangka waktu satu bulan. Artinya kalau HPE batu bara berubah tiap bulan, maka menyulitkan pengusaha membuat perencanaan produksi dan ekspor."
Kalangan pengusaha, tutur Singgih, bisa memahami alasan pemerintah menetapkan HPE tiap bulan demi terjaminnya ketersediaan pasokan bahan bakar tersebut-khususnya untuk kebutuhan pembangkit listrik.
"Tapi jaminan ketersediaan pasok untuk keperluan domestik sebenarnya tidak perlu dilakukan dengan pembatasan ekspor. Sebab dalam setiap kontrak karya batu bara telah ditetapkan penyisihan sebagian produksi untuk pasar dalam negeri."
Di samping itu, pengusaha akan berlomba meningkatkan pasokan ke pasar dalam negeri bila tender batu bara-khususnya untuk proyek PLTU-berjalan fair dan transparan.
ICS memproyeksikan produksi batu bara nasional tahun ini mencapai 170 juta ton. Jumlah produksi itu meningkat 20 juta ton dibandingkan realisasi 2005 (150 juta ton).
Produksi batu bara sebanyak itu terbesar dikuasai oleh kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) Generasi I (125,84 juta ton). Kontraktor Generasi II akan mengalokasikan 14,66 juta ton, sedangkan kontraktor Generasi III hanya sekitar 9, 67 juta ton. sumber: