Otonomi Daerah Bikin Bingung Perencana Pembangunan Daerah

 


BANJARMASIN, (Suara Karya): Pelaksanaan otonomi daerah sejauh ini ternyata masih sebatas menimbulkan euphoria (kegembiraan yang berlebihan), terutama dengan diberikannya kebebasan kepada setiap daerah untuk merencanakan dan mengatur keuangan daerahnya.

Sinyalemen itu diungkapkan oleh M.Handry Imansyah, MAM, Ph.D, dalam orasi ilmiahnya pada rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-44 Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Sabtu.

Menurut dosen Fakultas Ekonomi Unlam tersebut, pemberian hak otonomi untuk merencanakan dan mengatur pembelanjaan keuangan, ternyata malah membuat bingung para perencana pembangunan di masing-masing daerah.

Hal ini didasarkan pada realitas yang ada, dimana banyak daerah yang kebingungan untuk mencari sumber pendanaan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, sebagian besar anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) habis terpakai untuk membayar pegawai saja.

Muncullah dilema karena di satu sisi pemerintah daerah mempunyai kebebasan penuh dalam pembelanjaan DAU, tapi di sisi lain, mereka juga harus membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dengan melimpahkan sebagian besar DAU yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Pada umumnya, para perencana pembangunan dan pembuat kebijakan di daerah, selalu mendapatkan kesulitan dalam menentukan sektor-sektor mana yang harus dikembangkan terlebih dahulu.

Skala prioritas menjadi sebuah keharusan, karena dana pembangunannya semakin terbatas.

Apalagi kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini semakin membatasi ruang gerak pemerintah dalam memberikan stimulus melalui kebijakan fiskal.

Oleh karena itulah, Handry mencontohkan penerapan analisa tabel input-output, seperti analisis ekuilibrium umum (computable general equilibrium analysis), analisis ekometri dan demografi, sebagai salah satu jalan keluar untuk mempermudah perencanaan pembangunan.

Namun karena penggunaan tabel input-output regional melalui metode survey memerlukan biaya yang besar, Handry mengusulkan dikembangkannya sebuah metode baru untuk membuat tabel tersebut dengan biaya yang relatif lebih rendah tetapi memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Sementara itu, Rektor Unlam Prof.H.Alfian Noor, dalam pidato sambutannya mengungkapkan, Unlam selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat, daerah, bangsa dan negara, karena Unlam merupakan motor penggerak pembangunan dan penyedia sumber daya manusia yang berkualitas.

Sebagai universitas negeri pertama yang berdiri di Kalimantan, Alfian mengajak seluruh keluarga besar civitas akademika Unlam untuk membudayakan prinsip kerja keras dan sikap profesional.

Dalam perkembangannya, universitas yang berdiri 1 Nopember 1960 tersebut pada mulanya hanya memiliki empat fakultas. Namun kini telah berkembang menjadi 10 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi, FISIP, FKIP dan Fakultas Teknik jurusan Arsitektur yang bertempat di Banjarmasin.

sumber: