Mengangkat taraf hidup masyarakat melalui comdev

Masyarakat Papua sudah berani menuntut bagian mereka dari kehadiran sebuah perusahaan tambang.

Masyarakat di Kalimantan juga melakukan hal yang sama. Kehadiran perusahaan tambang minyak PT Caltex Pacific Indonesia di Riau juga telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya.

Bagaimana dengan PT Semen Padang? Apa kontribusi mereka terhadap kemajuan Nagari Lubuk Kilangan?

"Inilah yang kami tuntut kepada PT Semen Padang saat ini. Bagaimana kepedulian mereka terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di lingkungan pabrik," kata Syamsair Datuk Pamuncak, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan kepada wartawan di Padang belum lama ini.

Untuk itulah dalam era reformasi ini, masyarakat Lubuk Kilangan mencoba menuntut kepada PT Semen Padang untuk perbaikan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan pabrik.

PT Semen Padang berdiri di tanah ulayat masyarakat Lubuk Kilangan. Sejarah pendirian PT Semen Padang memang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Minang, sehingga kehadiran pabrik semen itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang Minang di manapun mereka berada.

Namun bagi masyarakat Lubuk Kilangan, kehadiran PT Semen Padang itu memiliki arti tersendiri.

Di samping menjadi kebanggaan, ternyata terdapat hal-hal yang kontras sekali antara keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan dengan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan itu.

"Selama ini, kami [masyarakat Nagari Lubuk Kilangan] boleh dikatakan sebagai penonton saja. Kini dalam era reformasi ini kami mencoba menuntut kepada PT Semen Padang untuk kesejehteraan dan pembangunan masyarakat dan nagari di sekitar lingkungan pabrik," kata Syamsair.

Syamsair mengakui selama ini sudah ada dana yang dialirkan kepada masyarakat Lubuk Kilangan, tapi hal itu tidak pernah diketahui oleh ninik mamak dan tokoh masyarakat setempat.

"Sekarang kami minta transparan soal dana community development [pemberdayaan masyarakat dan lingkungan]."

Sebenarnya, kepedulian dan pembinaan yang dilakukan oleh PT Semen Padang terhadap lingkungannya telah digulirkan sejak lama, namun sosialisasinya dan keterlibatan ninik mamak dan tokoh masyarakat setempat agaknya masih kurang.

"Selama ini KAN Lubuk Kilangan tidak tahu untuk apa dan kemana saja dana bantuan community development (comdev) yang telah disalurkan oleh PT Semen Padang kepada masyarakat Lubuk Kilangan," ujarnya.

Mulai sekarang, kata Syamsair, masyarakat Lubuk Kilangan mengharapkan kepada manajemen baru PT Semen Padang untuk lebih transparan dan melibatkan ninik mamak dan tokoh masyarakat Lubuk Kilangan untuk pemanfaatan dana community development.

Dengan transparannya penggunaan dana community development, menurut dia, diharapkan akan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat Lubuk Kilangan, yang hingga saat ini masih masuk daerah tertinggal dan daerah termiskin nomor dua di seluruh Sumbar.

"Kami sedih. Di tanah ulayat kami berdiri PT Semen Padang yang menjadi kebanggaan orang Minang, tapi masyarakat di sekitar pabrik tidak mendapat perhatian, sehingga pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar jauh tertinggal dibandingkan saudaranya yang lain," ujarnya.

Tidak jelas

Zaharman, salah seorang aktitivis LSM di Kota Padang, mengakui bahwa dana commmunity development itu kurang transparan dan tidak jelas bentuk pendistribusiannya.

Ke depan, katanya, PT Semen Padang hendaknya lebih memperhatikan kesejahteraan masyakarat lingkungan. "Alokasi dana community development itu hendaknya tepat ke sasaran dan penyalurannya tepat waktu untuk pemberdayaan masyarakat setempat."

Dana community development, menurut dia, hendaknya lebih dialokasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat di sekitar pabrik, kemajuan pendidikan, dan pengembangan usaha kecil dan menengah warga Lubuk Kilangan.

Ditanya soal spin off (pemisahan) PT Semen Padang dari PT Semen Gresik, Syamsair menegaskan tidak mempermasalahkannya.

"Masalah spin off atau tidak, itu urusan pemerintah. Yang penting bagi kami bagaimana kehadiran PT Semen Padang itu memberikan kontribusi kepada masyarakat Lubuk Kilangan," katanya.

Untuk itulah, paparnya, KAN Lubuk Kilangan mencoba menuntut kepada PT Semen Padang sebanyak Rp5 per kg semen untuk dana pembangunan dan kemajuan nagari.

"Tuntutan kami itu hingga kini belum dikabulkan oleh PT Semen Padang. Tunutan itu sebenarnya bukan harga mati, tapi bagaimanapun juga masyarakat menginginkan konstribusi perusahaan ke Nagari Lubuk Kilangan," ujarnya.

Selain itu, kata Syamsair, masyarakat Lubuk Kilangan juga menuntut jatah distributor semen.

"Dulu kami dikasih distributor, tapi kemudian dicabut oleh manajemen perusahaan karena tidak mendukung spin off."

Menurut Saldi Isra, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, selama ini lingkungan di sekitar pabrik kurang mendapat perhatian, bahkan kondisi masyarakat di sekitar pabrik masih terbelakang.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian dari manajemen perusahaan, menurut dia, adalah soal lingkungan yang tercemar akibat pabrik.

"Selama ini masyarakat di sekitar pabrik hanya menikmati debu. Jangan sampai hak-hak masyarakat di sekitar pabrik diabaikan, perbaikilah lingkungan mereka," katanya.

Soal spin off, Saldi berpendapat bahwa masalah itu sebenarnya sudah masuk daerah politik.

"Yang penting sekarang adalah bagaimana PT Semen Padang itu dikelola dengan baik, sehingga berimbas kepada masyakatat. Soal spin off adalah urusan pemegang saham dan hendaknya diselesaikan dalam krangka hukum," ujarnya.

Suwantin Oemar