Memoles iklim investasi, catatan pengusaha
Bisnis Indonesia - Jika pemilihan umum berhasil dengan melahirkan kepemimpinan baru akan memberikan harapan yang lebih cerah bagi iklim investasi. Menurut pengusaha Sofjan Wanandi, dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan agar keluar dari krisis.
Dalam pandangan Sofyan, kepemimpinan nasional saat ini tidak menaruh perhatian terhadap masalah investasi dan kesulitan yang dihadapi dunia usaha. Hal ini dibuktikan oleh (Rancangan) Undang-undang Investasi yang sedang dibahas.
Tampaknya tidak ada yang baru dalam UU tersebut. Undang-undang itu hanya melakukan penghapusan jangka waktu umur investasi asing, yang semula ditetapkan 30 tahun dan penghapusan kewajiban divestasi kepemilikan kepada mitra lokal.
Praktis tidak ada terobosan. Padahal dibutuhkan lebih dari itu. Rancangan UU tersebut seharusnya dapat menjadi pedoman penciptaan iklim investasi yang lebih baik guna menarik investor asing. Karena kita harus bersaing sengit dengan
Kenyataannya, UU tersebut sama sekali tidak berbicara mengenai masalah insentif yang diperlukan untuk menarik investasi seperti tax holiday. Padahal, di negara-negara tadi, investor diberikan banyak insentif dan kemudahan termasuk dalam soal perpajakan.
UU tersebut sama sekali juga tidak berbicara mengenai upaya mengatasi masalah-masalah investasi yang ada di
PR pemerintah
Kini saatnya pemerintah bersikap proaktif dan bertindak nyata dengan mengeluarkan sejumlah regulasi yang memadai dan komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan pengusaha, buruh, dan keberlanjutan penerimaan pemerintah.
Untuk mengembalikan kepercayaan para investor, terutama investor asing, pemerintah mau tidak mau harus mengurangi berbagai ganjalan investasi. Tindakan itu harus dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi agar dapat dioperasikan di tingkat teknis sebaik-baiknya.
Sebagai salah satu cara, Kantor Menko Perekonomian bisa mengambil inisiatif dengan mengadakan pertemuan dan koordinasi dengan BKPM, Depnakertrans, Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta instansi terkait lainnya.
Hasil pertemuan tersebut kemudian disosialisasikan ke berbagai pihak, terutama para pengusaha untuk mendapatkan masukan agar nanti dapat ditelurkan kebijakan yang komprehensif dan dapat diimplementasikan dalam jangka panjang.
Ke depan, jika iklim investasi ingin cepat membaik, cara yang efektif adalah mereformasi sistem peradilan. Pemerintah juga dapat secara serius memperbaiki dan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal.
Dengan adanya keputusan pemerintah untuk membentuk Tim Nasional Perlindungan Investasi yang langsung dipimpin presiden, dengan anggota para menteri terkait, kapolri dan kepala BKPM, akan mempermudah penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang langsung dihadapi para investor.
Selain itu, untuk menyederhanakan prosedur perizinan, perlu ditunjuk lembaga pelayanan investasi satu atap, sehingga investor cukup berhubungan dengannya. Misalnya, menunjuk BKPM untuk mengurus berbagai persetujuan dan perizinan di tingkat pusat.
Mengapa perbaikan iklim investasi penting?
Perbaikan itu termasuk standardisasi iklim usaha baik di
Pasar
Okamura seperti sejak Oktober tahun lalu menjabat Ketua Komisi Ekonomi Jepang-Indonesia Federasi Organisasi Ekonomi Jepang (Keidanren). Dia sudah menyampaikan secara langsung berbagai masukan kepada Menperindag Rini Soewandi yang datang ke
Menurut dia, Cina memang sangat memikat, sehingga tak heran banyak pengusaha Jepang lari ke Cina. Apalagi Cina kini telah berusaha membuat kesepakatan dengan Asean untuk membuat perdagangan bebas bersama Asean.
Pasar Cina sangat luas dan sangat potensial. Kesempatan bisnis juga sangat luas disamping biaya produksi yang bisa ditekan serendah mungkin. Tetapi
Jangan terlambat
Jika
Selain itu, bagi pemerintah sendiri, perbaikan iklim investasi akan menjadi kunci masuknya dukungan luar negeri.
Tambahan pula, pemerintah
Jepang sendiri mengakui betapa pentingnya perbaikan prasarana ekonomi yang kondusif bagi perbaikan iklim investasi. Dalam hal ini, Jepang telah mengumumkan kesanggupannya berupa tujuh proyek pinjaman yen untuk tahun fiskal ini. Jumlah total dari ketujuh proyek tersebut adalah 104,6 miliar yen, sekitar US$967 juta, naik 17% dari tahun lalu.
Dalam memilih ketujuh proyek tersebut, pemerintah Jepang memberikan prioritas terhadap dukungan perbaikan iklim investasi di
Simpulan
Upaya mengembalikan citra
Untuk itu, pencanangan "Tahun Investasi" seharusnya tidak saja bersifat seremonial dan hajatan BKPM. Tapi merupakan upaya nasional dalam menyatukan pemahaman, membangun kesadaran, kepedulian dan komitmen seluruh masyarakat dan komponen bangsa
Seluruh departemen/instansi terkait baik di pusat maupun daerah dapat melakukan berbagai kegiatan yang mendukung perbaikan ini.
Seluruh gubernur/bupati/ walikota di seluruh
Untuk itu kita harus dapat menciptakan suasana aman dan investor harus merasa seperti di "rumah sendiri". Dengan sikap kita semua yang pro-investment, akan tercipta iklim investasi yang menarik sehingga akan meningkatkan kegiatan ekonomi di tanah air, yang pada akhirnya menambah pendapatan masyarakat
sumber: