Masalah izin hambat target produksi Inco

13 Oktober 2012

Masalah izin hambat target produksi Inco

Bisnis, 20 Februri 2006

JAKARTA: Negosiasi izin penggunaan lahan hutan lindung antara PT International Nickel Indonesia Tbk (PT Inco) dan Departemen Kehutanan yang dimulai sejak tahun lalu belum juga ada titik cerah. Lambatnya izin tersebut keluar menyebabkan perusahaan asal Kanada ini kesulitan mengejar target peningkatan produksi.

PT Inco saat ini hanya mendapatkan izin selama lima tahun untuk penggunaan hutan lindung guna membangun bendungan agar dapat membangkitkan PLTA Karebe dengan kapasitas 90 MW.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) ini menjadi kunci utama peningkatan produksi PT Inco dari 150 juta pon nikel dalam matte per tahun menjadi 200 juta ton per tahun terhitung sejak 2009.

Proyek peningkatan produksi PT Inco tersebut dianggarkan sebesar US$280 juta termasuk pembangunan PLTA Karebe.

Director Government Relations Inco Sri Kuncoro menyatakan pihak pemerintah, dalam hal ini Dephut, telah merespons dengan baik keinginan PT Inco untuk meminta penambahan masa berlaku izin penggunaan lahan hutan lindung.

"Kita ingin izin tersebut permanen untuk dapat menarik investor, dengan izin yang hanya lima tahun tidak ada investor yang mau masuk. Untuk BEP [break even point] saja paling tidak makan waktu 20 tahun," tuturnya di Jakarta pekan lalu.

Karena itu, lanjutnya, PT Inco berharap mendapatkan perpanjangan izin hingga mencapai lebih dari 30 tahun.

Namun, hingga kini Dephut belum juga mau memberikan penambahan perpanjangan waktu izin penggunaan lahan hutan lindung bagi PT Inco.

Kuncoro mengakui Dephut masih terus bertahan hanya dengan memberikan izin penggunaan lahan hutan lindung selama lima tahun dan bisa diperpanjang jika sudah habis.

sumber: