Manajemen Kideco Dicecar Pertanyaan
Soal Divestasi Saham, Besi Tua, CD, LK, Pajak dan Galian C
TANAH GROGOT- Sebanyak 55 orang dari organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan aktivis mahasiswa, Sabtu (14/8) tadi mengunjungi PT Kideco Jaya Agung (KJA) Batu Kajang.
Kunjungan yang dimotori Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pasir ini sedikitnya melibatkan 31 OKP, di antaranya Pemuda Pancasila (PP), GP Ansor, AMPI, Pemuda Muhammadiyah, HMI, PDRMI, DPD Fatayat NU, Akubang, HPPI, MPI, PPM dan LSM Pasir Membangun.
Dipimpin Ketua DPD KNPI Pasir HM Badaruddin HN, sebelumnya komponen generasi muda Kabupaten Pasir itu mengunjungi desa Samurangau --salah satu desa paling dekat dengan kawasan tambang PT KJA-- guna melihat dari dekat keberadaan Sungai Samurangau yang diindikasikan tercemar limbah berupa lumpur dari areal tambang KJA dan seberapa banyak bantuan yang pernah diberikan KJA kepada masyarakat desa ini.
Namun, saat rombongan ini berada di sungai tersebut, tidak terlihat adanya kekeruhan maupun endapan lumpur. �Kalau musim kemarau airnya jernih, tapi kalau sudah hujan baru keruh,� kata salah seorang warga desa Samurangai kepada Kaltim Post. Warga desa yang, sayangnya, tak ingin namanya disebutkan itu mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih saat ini masyarakat dibantu oleh KJA.
Kunjungan yang juga disertai sekretaris KNPI Pasir H Rahmadi Awang dan beberapa pimpinan OKP, seperti Ketua PP Pasir Drs Gatot, Ketua MPI Drs Zulkifli MSi dan Ketua HPPI Aji Alimuddin ini diterima General Manager KJA Kim Sona Hvun didampingi General Manager External Affairs Irawan ZA serta jajarannya dilanjutkan dengan dialog.
Ketua KNPI HM Badaruddin HN yang langsung bertindak sebagai moderator dalam pertemuan itu mengatakan, tujuan kunjungan ini sebagai tuntutan moral dan kepedulian akan tanggung jawab sebagai anak bangsa yang didasari kesadaran mencermati keberadaan PT Kideco yang berkembang di masyarakat Kabupaten Pasir.
“Kami tidak mau sepeninggalan Kideco kelak akan menjadi masalah di masyarakat, terkait keberadaan lokasi bekas tambang, dan kami ke sini bukan mencari keburukan perusahaan, tapi sebagai penengah di masyarakat,� kata Badaruddin.
Sementara, dalam dialog, ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan, di antaranya, mengenai divestasi saham PT KJA terhadap pemerintah daerah, sistem pengelolaan LK, program Community Development (CD), proses rekrutmen tenaga kerja, pajak pelabuhan hingga perumahan dan galian C yang dilakukan KJA.
Seperti ketua MPI Drs Zulkifli MSi yang mempertanyakan divestasi saham PT KJA yang setiap pelelangan pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan. Bahkan secara tegas Zulkifli meminta fotokopi undangan KJA kepada Pemkab Pasir, karena menurut General Manager KJA Kim Sona Hvun dalam setiap divestasi saham Pemkab selalu diundang.
Atas jawab tersebut, dan pihak KJA tidak mau menyerahkan fotokopi arsip undangan, akhirnya disepakati pihak pemuda akan melakukan cek terhadap pemerintah daerah atas kebenaran hal itu dan ditindaklanjuti dengan pertemuan. Selain itu, juga dipertanyakan retribusi besi tua yang dimiliki KJA terhadap daerah dan sistem pembayaran pajak serta galian C terkait izin. Bagitu pun mengenai program CD dan proses pengelolaan LK, khususnya proses daur ulang limbah dan reklamasi bekas tambang menjadi perbincangan hangat.
Dialog yang sempat berlangsung alot sekitar 3 jam lebih itu, khususnya terkait pengelolaan LK dan reklamasi tambang, akhirnya disepakati dilakukan peninjauan langsung ke lapangan, di antaranya peninjauan di dua lokasi pintu di settling pond (tempat pengelolaan limbah) yang salah satunya mengarah ke Sungai Samurangau yang merupakan anak Sungai Kandilo.
Selain itu, rombongan yang disertai Kim Sona Hvun, Irawan ZA serta sejumlah departemen di antaranya Production Manager Hong juga dilakukan peninjauan di salah satu bendungan, penampung air yang mengarah ke Sungai Songka.
Sementara, Kim Sona Hvun kepada Kaltim Post mengatakan, melihat sorotan yang akhir-akhir ini gencar terhadap PT KJA khususnya soal pengelolaan LK dan reklamasi tambang, akan menjadi perhatian pihaknya untuk menghilangkan penilaian di masyarakat bahwa PT KJA tidak konsisten terhadap pelestarian LK.(*/in)
sumber: