KP Terbitan Bupati Merajalela

Rabu, 26 April 2006 03:19:10 Banjarbaru, BPost

Sedemikian semena-menanya hingga para bupati tidak mempedulikan Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel selaku pengawas. Hal tersebut dikeluhkan Kadistamben Kalsel Sukardhi.

"Mungkin ini efek keputusan menteri nomor 1453/2002 yang mengatur tentang kewenangan bupati di bidang pertambangan. Wewenang kami hanya di pertambangan lintas kabupaten. Nah KP-KP yang mencaplok hutan lindung itu kami tidak tahu siapa yang punya, di mana lokasinya. Istilahnya kami diliungi (dilewati)," ujar Sukardhi yang didampingi Wakadistamben Heryozani Dharma saat ditemui BPost di kantornya, Selasa (25/4) siang.

Berbekal Peraturan Pemerintah Nomor 79/2005, Distamben Kalsel melakukan koordinasi dan pendataan KP yang diterbitkan bupati.

Seperti diberitakan, 229 KP menghancurkan 87.411 ha hutan lindung Meratus. Para kepala daerah menerbitkan KP meski pengusahanya tidak memiliki izin pinjam pakai hutan lindung. Dishut Kalsel menyebutkan setidaknya ada 6 kabupaten yang hutan lindungnya dikapling pengusaha.niz