Kinerja Kabupaten-Kota Lepas Kendali
Kinerja Kabupaten-Kota Lepas Kendali
Banjarmasinpost, 28 Oktober 2005
Jakarta, BPost
Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin, mengakui banyak pemerintah kabupaten- kota di wilayahnya yang bekerja di luar kendali pemerintah propinsi Kalsel. Salah satu contohnya masalah perizinan.
Akibatnya, "kalau ada pengusaha dan masyarakat yang kecewa dengan perizinan, mereka pun mengadu ke gubernur. Lha mana kami tahu, kalau sebelumnya tidak mendapat
Rudy mengakui pemerintah provinsi tidak banyak memiliki data rinci mengenai perizinan yang telah dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota. Pasalnya, sebut dia, mereka tidak memberikan
Dikatakannya, bila keadaan semacam itu tidak secepatnya dilakukan pembenahan, dia mengkhawatirkan penerapan UU Minerba di daerahnya akan mengalami hambatan.
"Karena itu kami meminta kepada dewan yang terhormat untuk mempertimbangkan UU soal ini dimana ada ada pembagian yang jelas antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi atau dengan pemerintah pusat," jelas Rudy yang baru hampir tiga bulan menjabat gubernur Kalsel.
Tumpang Tindih
Di samping soal perizinan, Rudy juga mengemukakan soal tata ruang dan perencanaan penerapan pertambangan dan energi.
"Adanya tumpang tindih di lapangan soal Minerba maupun fungsi-fungsi lain. Jangan sampai bupati/walikota mendapat informasi yang kurang jelas soal ini,"katanya.
Sekadar diketahui, selama satu dekade lebih di Kalimantan Selatan menjamur bisnis tambang batu bara. Dalam praktiknya banyak terjadi perizinan lahan tambang yang tumpang tindih, khususnya di kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut.
Rudi mengungkapkan, maraknya pertambangan batu bara di Kalsel tidak sesuai hasil daerah. "Riilnya cuma 1,7 % untuk kabupaten penghasil dan nonpenghasil. Ini mesti perlu ditingkatkan lagi untuk bagi hasil pertambangan," ucapnya.
Komisi VII DPR mendukung langkah gubernur Kalsel untuk terus memberantas pertambangan liar batu bara di daerahnya. Hal ini setelah diketahui Kalsel yang marak dengan pertambangan batu bara, namun masyarakat sekitar pertambangan masih miskin.
"Gubernur Kalsel harus berani menertibkan pertambangan batu bara di wilayahnya. Jangan terus dibiarkan, nanti Kalsel akan hancur!" tandas anggota dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi VII Lainnya, Dede Jusuf, juga mendukung sikap Gubernur Kalsel yang terus berupaya menertibkan pertambangan liar. "Saya membaca di koran sudah ada tersangka yang ditahan sehubungan pertambangan liar. Bahkan, ada bupati yang terlibat. Saya mengharapkan hal ini harus dituntaskan, sehingga mengurangi praktik pertambangan liar," katanya.
Sementara Royani Aminullah dari Fraksi PDIP mengatakan agar pertambangan di Kalsel tertib, semestinya setiap perusahaan pertambangan besar seperti PT Arutmin melaporkan semua data lapangan tentang batas wilayah pertambangannya.
"Gubernur Kalsel sendiri mengeluhkan tidak jelasnya batas kerja pertambangan Arutmin untuk diketahui provinsi, sebab data itu langsung dari
Disarankan Royani, Gubernur Kalsel harus meminta keterangan dari Arutmin tentang tidak jelasnya batas kerja pertambangan itu. "Sebab, jika terus berlarut, nanti ibarat api dalam sekam," katanya
sumber: