1. Home
2. Detil Berita

Kenaikan harga BBM bertahap

13 Oktober 2012

Kenaikan harga BBM bertahap

 

Bisnis, 12 Agustus 2005

 

Bisnis Indonesia JAKARTA: Tim ekonomi merekomendasikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap dengan memperhatikan beban yang harus ditanggung masyarakat dan kesinambungan APBN.

Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati mengatakan presiden dan wakil presiden masih terus mempertimbangkan waktu yang tepat bagi kenaikan harga BBM, meski wapres menyatakan kenaikan tersebut paling lambat Januari 2006.

"Semua rekomendasi menjurus ke arah kenaikan harga BBM secara bertahap," ujarnya seusai melantik pejabat eselon I di kantor Menneg PPN/Bappenas, di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan saat ini pemerintah dalam posisi sulit, baik mengenai waktu maupun pola kenaikan, yaitu antara menaikkan harga BBM secara bertahap atau sekaligus.

Soal waktu, menurut dia, pemerintah mungkin menaikkan harga BBM tahun ini, sehingga subsidi bahan bakar minyak tidak membebani tahun anggaran 2005. Namun pemerintah tetap akan mempertimbangkan keadaan dan situasi APBN.

Menyangkut pola kenaikan, kata Sri Mulyani, pemerintah juga menghadapi dilema. Ini karena pemerintah tidak ingin dicap menerapkan kebijakan yang menyakitkan berkali-kali kepada masyarakat apabila menaikkan harga BBM secara bertahap. Pola itu juga dikhawatirkan dapat menjadi komoditas politik.

Sedang untuk mengadakan penyesuaian secara sekaligus, tutur mantan petinggi IMF itu, akan sangat memberatkan rakyat, sementara harga minyak mentah dunia juga sudah sangat tinggi. "Tidak ada yang ideal dalam hal ini."

Sementara itu, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menilai tren kebijakan pemerintah yang secara bertahap memangkas kucuran subsidi BBM tidak akan mengancam kelangsungan industri dan perdagangan di dalam negeri.

Dunia bisnis, menurut dia, seharusnya tidak tergantung pada subsidi pemerintah, termasuk BBM bersubsidi. Indonesia, lanjutnya, bisa lebih kompetitif dengan menghapus praktik KKN dan memangkas biaya tinggi dalam jalur distribusi dan produksi.

Solar naik

Berkaitan dengan masalah ini, Wakil Ketua MPR H.M. Aksa Mahmud malah meminta pemerintah segera menaikkan harga solar untuk menghindari pembengkakan subsidi BBM.

Saat ini solar lebih banyak dimanfaatkan oleh industri sehingga subsidinya hanya menguntungkan kalangan pengusaha yang tidak pantas menerimanya.

Jika harga solar diserahkan ke mekanisme pasar menurut dia, pemerintah dapat menghemat subsidi Rp20 triliun.

Aksa yakin DPR akan mendukung langka pemerintah menaikkan harga BBM sebab memang tidak ada jalan lain untuk menghindarkan negara ini dari jurang kebangkrutan.

Namun Ketua DPR Agung Laksono menegaskan rencana menaikkan harga BBM harus dikonsultasikan dengan Dewan. Ini karena rencana tersebut akan menyangkut perubahan anggaran yang menjadi kewenangan Dewan. "Perlu pembahasan yang lebih mendalam di Komisi [DPR] terkait," ujarnya di Jakarta kemarin.

Pada kesempatan lain, Ketua Umum Kadin Indonesia M.S. Hidayat memperkirakan kenaikan harga BBM diberlakukan bulan depan, tidak menunggu hingga Januari 2006. "Ada dugaan kuat September ini [harga BBM] mulai dinaikkan. Pasti banyak yang akan kecewa."

Pemerintah, menurut dia, telah menolak konsep kenaikan harga BBM yang dibuat Kadin yang diajukan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. "Tapi lewat telepon Pak Pur [Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro] bilang semua industri secara rata akan diberi treatment sama."

Konsep Kadin memuat sejumlah syarat dan parameter antara lain perlunya masa transisi enam bulan, besaran persentase kenaikan terbesar 50%, dan adanya pengecualian bagi sejumlah sektor industri prioritas seperti tekstil, produk tekstil, dan baja.

sumber: