Kalsel Rawan Bencana Akibat Peti
Rabu 20 Juli 2005 Jakarta, BPost "Kalsel berada di tempat pertama setelah, Kalteng, Kalbar dan kawasan Maluku. Daerah-daerah ini paling rawan terjadinya bencana baik terhadap alam maupun terhadap makhluk hidupnya," ungkap Direktur Forum Masyarakat Tambang (Format), Zulkarnain kepada wartawan, di gedung DPR/MPR, Selasa (19/7). Menurut Zulkarnain, ancaman bencana mengintai akibat rusaknya lingkungan bekas galian tambang. Di mana galian-galian itu akan terisi air asam dan merkuri sehingga sangat membahayakan makhluk hidup termasuk manusia, katanya. Dalam jangka panjang, sebut dia, aktivitas peti menyebabkan lingkungan menjadi gersang dan keseimbangan ekosistem terganggu sehingga sangat rentan terjadi longsor dan bencana lainnya. "Begitu juga merkuri yang sudah mencemari air di sungai Barito dan Kahayan merupakan ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan," ungkapnya. Zulkarnain menyebut untuk mereklamasi kerusakan akibat peti di Kalsel membutuhkan dana sedikitnya Rp6 triliun. "Sejauh ini kami belum melihat adanya langkah kongkret dan keseriusan dari pemerintah baik pusat maupun daerah mengatasi masalah tersebut," imbuhnya. Zulkarnain menuding pemerintah daerah Kalsel turut bertanggungjawab atas maraknya aksi peti di daerah itu. Bahkan da menduga pemda berkolaborasi dalam aktivitas peti. "Mustahil kalau mereka tidak tahu, sebab itu terjadi di depan mata mereka sendiri," tandasnya. Berdasarkan data yang diperoleh Format dari Ditjen Geologi, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp30 triliun per tahun akibat peti. Pihaknya memantau transaksi batubara dari hasil peti di pelabuhan-pelabuhan khusus di Kalsel diperkirakan mencapai Rp1 miliar per harinya. "Lembaga mereka itu legal, namun operasinya ilegal karena mereka biasanya mengatasnamakan KUD tapi menambang di lokasi perusahaan resmi secara besar-besaran. Bahkan peti mampu mengalahkan produksi perusahaan besar disana seperti PT Arutmin," katanya. Menurutnya, selama ini belum ada langkah konkret baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang sering mengaku telah melakukan koordinasi lintas sektoral. mgb