Kalsel Cuma Dapat Rp3 Miliar
Kalsel Cuma Dapat Rp3 Miliar
Banjarmasin, BPost Rabu, 29 Maret 2006 02:45:19
Kontribusi Provinsi Kalimantan Selatan dari tambang batu bara ke pemerintah pusat mencapai Rp16 triliun per tahun. Sementara Kalsel sendiri hanya memperoleh jatah Rp 3 miliar atau sekitar tiga persen dari nilai royalti batu bara. Jatah Kalsel itu sangat tidak sebanding dengan kerusakan alam yang ditimbulkan.
Timpangnya perolehan royalti dari tambang batu bara bagi Kalsel ini, membuat ‘panas’ Komisi VI DPR RI. Menurut mereka, sistem pembagian royalti yang ditetapkan pemerintah pusat sangat tidak adil.
"Terus terang, kita prihatin sebab pembagian yang cuma tiga persen untuk daerah itu tidak sepadan dengan dampak kerusakannya. Masak, dari Rp16 triliun yang dihasilkan dari daerah ini, hanya Rp3 miliar yang didapat," tandas Agus Hermanto, ketua Komisi VI kepada BPost, di Banjarmasin, Selasa (28/3).
Karenanya, Agus yang komisinya membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan BUMN, berjanji memperjuangkan pembagian royalti batu bara yang lebih layak untuk Kalimantan Selatan.
"Prosentase pembagian sangat tidak sepadan dengan kerusakan alam yang ditimbulkan," cetus Agus seraya menyatakan akan memperjuangkan pembagian yang jauh lebih dalam rapat kerja DPR, Mei mendatang.
Dikatakan, dalam raker nanti, Komisinya akan memperjuangkan peningkatan royalti. Bahkan, "kita akan langsung berposisi sebagai pengusul, dan eksekutornya eksekutif," tuturnya.
Sekadar diketahui, dari 13,5 persen royalti batu bara yang dipungut Departemen Keuangan (Depkeu) dari perusahaan pertambangan, daerah hanya mendapatkan sekitar tiga persen. Selain nilainya kecil, pengucurannya ke daerah seringkali tersendat.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalsel Subardjo, batu bara merupakan andalan ekspor daerah ini. Pada 2005, nilai ekspornya mencapai 1,692 miliar dolar AS atau mendekati Rp16 triliun. Ini naik 46,11 persen dari tahun sebelumnya yang cuma 1,158 miliar dolar AS. Setelah batu bara disusul kayu, karet, rotan, ikan dan lain-lain.
Sementara itu dukungan terhadap pembangunan industri baja di Kalsel seperti diwacanakan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla semakin menguat.
Komisi VI juga menegaskan pentingnya proyek tersebut direalisasikan segera. Selain untuk lebih mengoptimalkan produksi dan pengolahan biji besi di Kalsel, juga dapat menyelesaikan persoalan sosial karena menyerap banyak tenaga kerja. Seperti diketahui di Kalsel saat ini pengangguran meningkat seiring ambruknya indutri perkayuan.
Anggota Komisi VI HM Yusuf Pardamean Nasution mengatakan pengembangan industri yang mendekat dengan sumber bahan bakunya mutlak dilakukan. Hal itu untuk meningkatkan daya saing.
"Mengapa kita harus menjual barang mentah kalau kita sendiri sebenarnya memiliki teknologi untuk mengolahnya. Karena itu ini akan menjadi agenda pertama yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat agar tegas dan tidak sekadar retorika atau statemen semata," ujarnya usai rapat koordinasi dengan perusahaan BUMN dan Disperindag Kalsel di gedung setempat, Selasa (28/3).
Acara dihadiri perwakilan dari sejumlah perusahaan BUMN yang ada di Kalsel seperti PTPN XIII, PT Pupuk Kaltim (PKT), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan sejumlah pejabat dari disperindag tingkat II.
Selain pertemuan di Disperindag, Komisi VI yang memboyong 10 anggota tersebut juga berkunjung ke Dinas Koperasi dan UKM Kalsel. Di sana, mereka pun mengupas tentang penanganan dan pengembangan UKM di Kalsel secara keseluruhan. nda
sumber: